Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Center Tim Kampanye dan Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumban Tobing (Jamal-Pantas/JP) di Jalan R Suprapto, Sibolga, Sabtu (5/12) malam, Syarwani mengatakan, kedatangannya ke Kota Sibolga, selain dalam rangka monitoring pemenangan Pasangan JP di Pilkada Sibolga 2020, juga untuk melakukan evaluasi kepada pengurus dan anggota DPRD Sibolga sekaitan dengan keputusan DPP NasDem yang mengusung Paslon Jamal-Pantas di Pilkada Sibolga 2020. 

 

Seluruh struktur NasDem di Kota Sibolga termasuk kader-kader NasDem yang duduk di DPRD Sibolga sebelumnya telah diperintahkan agar bekerja keras untuk memenangkan Pasangan Jamal-Pantas di Pilkada Sibolga, karena mengingat penetapan Pasangan Jamal-Pantas sebagai Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga oleh DPP NasDem sudah melalui penilaian yang cukup dan rasional serta tepat, tanpa intervensi dari pihak manapun. 

 

"Jika ternyata nantinya ditemukan ada pengurus yang terbukti melakukan kecurangan dan memakai standar ganda dalam Pilkada Sibolga, maka dia akan dicopot sebagai pengurus partai. Kalau dia anggota DPR/DPRD, maka akan di PAW kan. Termasuk Ketua DPD NasDem Sibolga, jika terbukti tidak bekerja untuk memenangkan Paslon Jamal-Pantas," katanya.

 

NasDem tegas Syarwani, tidak butuh orang-orang yang tidak loyal sebab NasDem adalah partai besar dan rumah besar. "Jangan mendua dan tidak boleh main standar ganda dalam politik. Itu tidak baik," tuturnya.

 

Koordinator Pemenangan Cakada NasDem untuk Pilkada Sibolga, Medan, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), Bakhtiar Ahmad Sibarani, juga meminta kepada seluruh jajaran struktur NasDem Sibolga untuk mendukung Pasangan Jamal-Pantas pada Pilkada Sibolga 2020. Bagi yang lari akan diberikan sanksi tegas.

 

"Kalau ada yang lari, kami pastikan kami akan berikan sanksi. Ada Sekretaris Wilayah disini dan saya sebelumnya sudah menyampaikan kepada beliau," tukasnya.

 

Namun Bakhtiar yang juga Ketua NasDem Tapanuli Tengah (Tapteng) ini meminta supaya jangan ada kecurangan di Pilkada Sibolga. Pemerintah dan penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan netral dan tidak melakukan penahanan kertas C-6 pemilih.

 

"Akan ada tim kami yang akan melihat, betul tidak disalurkan dengan baik C-6 tersebut. Karena upaya-upaya begitu tidak boleh. Pilkada harus sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan kami tidak akan membuat keributan," tukasnya.