Jakarta, Gatra.com – Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, baru-baru ini menyatakan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dan mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara.

Bahkan tokoh kontroversial yang kini bermukim di Inggris itu menyatakan keinginannya bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas keberlangsungan Papua Barat. Benny dalam keterangannya menyebut pentingnya mengakhiri konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Salah satunya melalui komunikasi dengan pemerintah Republik Indonesia dan pembahasan melalui mekanisme mediasi internasional.

“Saya siap untuk duduk bersama Presiden Widodo,” ujar Benny dalam pernyataannya di situs resmi ULMWP, pada Jumat (4/12). Sebelumnya pemerintah bereaksi terhadap sikap Benny Wenda. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat yang dideklarasikan Benny Wenda sebagai bentuk tindakan makar terhadap negara.

Mahfud menyebut Benny Wenda tidak mempunyai syarat untuk mendirikan sebuah negara. Syarat tersebut melingkupi keberadaan masyarakat, wilayah, dan pemerintahan. Oleh karenanya klaim sepihak Benny dianggap mengada-ada.

“Dia telah melakukan makar. Bahkan Ketua MPR (Bambang Soesatyo) menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah untuk melakukan makar,” ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/12). Ia menganggap Benny Wenda tengah merancang negara ilusi alias khayalan dengan memprakarsai pemerintahan sementara Papua Barat.

Pengamat militer dan pertahanan, Wibisono mengatakan Indonesia harus bertindak tegas atas pernyataan Benny Wenda yang mengklaim telah membangun pemerintahan Papua Barat. Presiden Jokowi menurutnya harus mengeluarkan Instruksi Presiden agar tidak semakin berdampak buruk pada kedaulatan NKRI.

“Deklarasi sepihak tersebut merupakan masalah serius yang harus segera ditanggapi oleh Indonesia. Jika tidak, dikhawatirkan ini akan menjadi kesempatan bagi pihak lain untuk mendukung deklarasi tersebut sehingga mengancam kedaulatan dalam negeri, ini bukan lagi proxy tapi sudah makar,” ujar Wibisono kepada Gatra.com.

Deklarasi sepihak Gerakan Papua Barat dinilai dapat menstimulasi sayap oposisi sehingga menggoyang kewibawaan pemerintah dan secara bertahap berdampak pada disintegrasi bangsa.

Ia menilai ada kepentingan elit global yang menginginkan Papua merdeka. Pemerintah RI harus menyikapi persoalan tersebut secara serius, bukan sebaliknya memandang remeh pernyataan tokoh yang jelas-jelas merupakan tindakan makar.

“Pemerintah sementara yang dideklarasikan oleh Beny Wenda bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum, mereka menggalang dukungan dunia untuk bisa merdeka. Pemerintah harus mewaspadai ini jangan anggap remeh, jangan sampai lepas seperti Timor Timur" pungkasnya.