Sibolga, Gatra.com- Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, Bahdin-Edi (ABADI), Jamil Zeb Tumori, angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua DPRD bersama anggota DPRD Sibolga yang mengatakan Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, melakukan intervensi terhadap Pilkada menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik, bersama sejumlah anggota DPRD Sibolga, mengingatkan Wali Kota Sibolga agar jangan menggunakan fasilitas negara dan perangkat pemerintahan untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu Paslon di Pilkada Sibolga.

Syukri menyampaikan hal itu atas informasi dan laporan masyarakat kepada DPRD Sibolga yang menduga Wali Kota Sibolga mengintervensi keluarga penerima manfaat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendukung Paslon nomor urut 2, Bahdin Nur Tanjung-Edi Polo Sitanggang melalui Kepala Dinas (Kadis) Sosial beserta pendamping bantuan. Juga diduga mengintervensi Camat, Lurah dan Kepling untuk menggerakkan masyarakat agar mendukung Paslon nomor urut 2 di Pilkada Sibolga.

Jamil selaku Wakil Ketua DPRD Sibolga dalam konferensi persnya, Rabu (2/12) menilai, pernyataan Ketua dan sejumlah anggota DPRD Sibolga tersebut cukup tendensius dan tidak berdasar fakta serta dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Sibolga. DPRD sebagai lembaga yang dipercayakan rakyat untuk melakukan kerja penting di pemerintahan seharusnya bekerja dengan baik berdasarkan bukti dan tidak membuat kegaduhan dalam Pilkada Sibolga.

"Tentunya sebagai tim pemenangan Bahdin-Edi, kami merasa disudutkan. Meskipun mereka tidak menyebutkan angka paslon. Tapi demikian tidak apa, karena visi dan misi kami adalah salam 2 jari dan damai (Peace) Kota Sibolga," ujarnya.

Jamil yang juga Ketua Golkar dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Bahdin-Edi ini dengan tegas menyampaikan hal itu, karena dia mengetahui bahwa ternyata DPRD Sibolga belum ada menerima satu pun surat dari masyarakat perihal laporan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga tersebut. Bahkan anggota DPRD dari partai pendukung Pasangan Bahdin-Edi juga sudah melakukan pengecekan langsung terhadap surat masyarakat tersebut dan hasilnya juga sama, tidak ada.

"Ini menyimpulkan jika informasi itu sengaja diciptakan serta sebagai bentuk kekhawatiran pasangan calon (Paslon) lain karena melihat rakyat Sibolga sudah mulai cinta kepada orang baik nomor urut 2, Bahdin-Edi (ABADI)," imbuh Jamil.

Seharusnya ungkap politisi Golkar ini, anggota DPRD melakukan tugas pengawasan disertai bukti autentik. Melakukan rapat dengar pendapat (RDP), kemudian melakukan peninjauan ke lapangan dan tidak menjadi lembaga tendensius. DPRD adalah lembaga yang dipercaya rakyat untuk melakukan kerja-kerja penting di pemerintahan.

"Buktinya, sampai saat ini DPRD Sibolga belum ada melakukan RDP, bagaimana suksesnya penyelenggara Pilkada Sibolga. Kemudian, belum ada juga penugasan anggota DPRD kepada dinas dan instansi dalam mengawasi duduk persoalan yang ditudingkan. Seharusnya, anggota DPRD melakukan tugas pengawasan disertai bukti autentik," katanya.

Apalagi perlu diingat tambah Jamil, Wali Kota adalah orang yang membawahi pemerintahan. Sehingga jika Wali Kota melakukan kerja-kerja pemerintahan, jangan pula dituding mengarahkan aparatur negara, Camat dan Lurah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Secara musyawarah dan mufakat, partai Golkar juga telah menetapkan Syarfi Hutauruk (Wali Kota Sibolga) sebagai Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar. Jadi, kalau ada yang menyerang Wali Kota Sibolga, sama saja menyakiti seluruh pengurus dan kader Golkar mulai dari tingkat DPD sampai Kelurahan. Kalau dia hadir sebagai Wantim Golkar di hari libur dan tidak menggunakan fasilitas negara, apa yang salah," tegasnya.