Jakarta, Gatra.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), jangan salah memilih orang untuk mengisi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.

Abdi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12), menyampaikan, keterangan terus karena menurutnya Jokowi sepertinya dalam posisi dilematis antara mengakomodir kepentingan politik pragmatis atau mencari figur bersih dan berintegritas guna merumuskan ulang agenda pembangunan kelautan dan perikanan serta menyelamatkan sumberdaya laut Indonesia.

"Dalam posisi ini Jokowi mesti berani mengambil sikap untuk melindungi dan menyelamatkan sumberdaya laut agar dikelola untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonsia (SNTI), Kajadin, berharap agar menteri kelautan dan perikanan yang akan dipilih Presiden adalah figur yang mempuyai rekam jejak yang baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolan perikanan.

"Syarata kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," ujar Kajidin.

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPK) selama ini yang cukup bermanfaat bagi nelayan dan pengusaha adalah regulasi tentang asuransi mandiri dan perizinanan kapal ikan yang dibuat transparan.

"Zaman Dirjen Perikanan Tangkap dijabat oleh Zulficar Mochtar, perizinan kapal telah dibuat transparan dan cepat," kata Kajidin.

Saat itu juga, KKP memberlakukan wajib asuransi bagi awak kapal ikan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan. Kebijakan asuransi itu memberi manfaat nyata bagi nelayan dan awak kapal perikanan karena memberi rasa nyaman dan aman ketika bekerja di laut.

"Figur seperti Zulficar Mochtar inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk memimpin KKP," ujar Kajidin.