Jakarta, Gatra.com - Pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo menanggapi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabwo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK) dinihari tadi, Rabu (25/11) di Bandara Soekarno Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat.

"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, selepas menghadiri acara Penyerahan DIPA, Rabu (25/11).

Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tandasnya.

Baca juga: Edhy Prabowo Dibekuk KPK, KKP Belum Mau Berkomentar

Seperti diketahui, KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi diantaranya Jakarta dan Depok Jabar termasuk di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 00.30 wib. Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang.

"Diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Disamping itu juga bbrp orang pihak swasta," ujar Plt. juru bicara KPK, Ali Fikri.

Ali menjelaskan Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang diantaranya kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim.

"Kasus ini di duga terkait dengan proses penetapan calon exportir benih lobster.Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam," jelas Ali.