Jakarta, Gatra.com - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) siap berkolaborasi mendukung dan mewadahi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi ke dalam koperasi.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara dalam siaran pers yang diterim Gatra.com, Rabu (25/11), menyampaikan pernyataan tersebut saat bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, meninjau dua kegiatan usaha mikro yang dikelola oleh peserta Graduasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Menkop UKM Teten saat mengunjungi anggota PKH Graduasi yang telahmenerima Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, dan Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, KBB, itu menyatakan siap memberdayakan perserta PKH Graduasi dengan usaha mikro dari Kemensos.

Mensos dan Menkop dan UKM mengunjungi kediaman Yani Suryani, peserta ProKUS Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, dengan skala usaha scale up dan jenis klaster kuliner. Memiliki rintisan usaha gula semut, keripik raja rasa, temu lawak, dan jahe merah.

Setelah itu, mereka beserta rombongan mengunjungi ke kediaman Waliah, peserta ProKUS Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, dengan peningkatan skala usaha (scale up) dan jenis klaster kuliner dengan rintisan usaha berupa produk minuman.

Juliari mengapresiasi Menkop dan UKM Teten bersedia menerima dan memberikan intervensi program lebih lanjut kepada peserta ProKUS.

"Terima kasih atas dukungan Bapak Menkop UKM kepada kami. Kami punya stok banyak peserta PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha Pak. Jadi kami juga siap menyerahkan kepada Kemenkop UKM untuk diberdayakan lebih lanjut," katanya.

Menurut dia, strategi percepatan penanganan kemiskinan memang harus bersambung dan berkelanjutan sebagaimana dirintis oleh kedua kementerian ini. Sinergisme ini merupakan siklus penanganan kemiskinan berjalan tuntas. Peserta PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha di atas tinggal di-assesment. "Karena kami punya datanya. Tinggal apakah diberikan KUR, koperasi atau apa," ungkapnya.

Menkop UKM Teten menyatakan keinginannya untuk meningkatkan skala usaha PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha seperti Yani Suryani dan Waliah. Menurutnya, Yani dan Waliah bisa bergabung dalam koperasi.

"Kita lembagakan karena dengan koperasi, pasarnya akan semakin luas. Keuntungannya lagi di bantuan permodalan dengan bunga lunak akan melalui koperasi," kata Teten.

Sesuai data Kemensos, di KBB terdapat sebanyak 285 KPM PKH Graduasi yang terdaftar sebagai peserta ProKUS dengan menerima bantuan sebesar Rp3,5 juta per KPM. Bantuan ini diharapkan membuat rintisan usaha ultra mikro KPM PKH Graduasi terus bertahan di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Rintisan usaha yang dikelola KPM PKH Graduasi ini adalah usaha ultra mikro," katanya.

KPM PKH Graduasi dimaksud adalah mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentang namun graduasi karena beberapa komponennya tidak memenuhi. Namun, tidak semua masyarakat dengan pendapatan rendah bisa mendapatkan bantuan usaha dari Kemensos.

"Kami tidak mencari-cari data baru. Kami fokus pada penguatan KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha mikro," kata Mensos.

Tahun 2021, Kemensos akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar. Mensos menegaskan bahwa Kemensos harus bisa memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan terus menerus.

"Mereka harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah," katanya.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Mensos didampingi Dirjen Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto, menyampaikan, ProKUS dalam pelaksanaannya ada pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Bagi pendamping nantinya dibekali pelatihan sehingga memiliki kompetensi untuk dapat mengarahkan KPM PKH Graduasi menuju tingkat yang lebih sejahtera," ungkapnya.

Ia menyampaikan, sesuai dengan konsep integrated and sustainability programme, kewirausahaan sosial dirancang untuk bisa bersinergi dengan program lain, termasuk graduasi KPM PKH yang memiliki rintisan usaha.

"Melalui ProKUS, para penerima manfaat diharapkan mampu mengelola modal usaha, memiliki pendapatan berkelanjutan, dan mengalami peningkatkan standar kehidupan," katanya.

Edi menambahkan, ProKUS di KBB merupakan hasil kerja sama Kemensos melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan Oorange Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Peserta ProKUS merupakan hasil penyaringan dan validasi KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha. Kemudian dibekali workshop dan pelatihan per klaster di tiap Kecamatan.

Selanjutnya, peserta diberikan modal usaha dan pendampingan selama 3 bulan terkait pengelolaan keuangan, pembukuan, dan penumbuhan kebiasaan menabung. Pendampingan dilakukan oleh Mentor Inkubasi Bisnis (MiBi) dan TKSK.

Menurut Edi, Prokus memiliki 4 jenis klaster, yaitu kriya tekstil atau fesyen, agribisnis, ritel, dan kuliner. Kategorinya terdiri dari 3 skala usaha, yaitu Start Up, bagi KPM PKH graduasi yang belum jelas usahanya dan berjalan kurang dari 1 tahun; Scale Up, bagi yang sudah jelas usahanya dan berjalan lebih dari 1 tahun; serta Inkubasi, bagi yang sudah lebih maju dan sudah jelas pasarnya.

Dalam kesempatan sama, Mensos dan Menkop UKM didampingi Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, mengunjungi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lumpaat, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin.

Puskesos Lumpaat Desa Batulayang ini berdiri pada tahun 2020, memiliki 4 orang petugas sebagai koordinator, front office, back office, dan fasilitator. Jumlah keluhan yang tercatat dan ditangani berjumlah 2-10 orang per hari.

Layanan sosial yang diberikan adalah PKH, RTLH, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Adminduk. Selain itu juga melayani masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya dan program daerah, salah satunya Jamkesda KBB.

Puskesos-SLRT KBB terbentuk sejak tahun 2016 dengan biaya berasal dari APBN, yaitu Puskesos Desa Cihampelas dan Puskesos Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas. Kemudian pada tahun 2020, bertambah 2 Puskesos mandiri yang dibiayai melalui dana APBD, yaitu Puskesos Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta dan Puskesos Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, KBB.

Di lokasi kunjungan, Mensos dan MenKop UMKM menyatakan harapannya untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan program-program Kemenkop UKM, yaitu menjadikan Puskesos sebagai penghubung dan tempat pengaduan dalam pelaksanaan program UMKM yang ada di desa-desa. Sehingga diharapkan pada tahun 2021, Puskesos di Bandung Barat dapat menjalin kerja sama dengan koperasi dan UMKM sebagai rujukan dari Puskesos di desa.