Jakarta, Gatra.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berjanji akan membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit seperti sekarang, sehingga bisa membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pebisnis dan investor.

Jokowi percaya bahwa peluang dan kesempatan di tengah pandemi ini masih terbuka luas, dan ia akan memimpin Indonesia untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum reformasi struktural secara luar biasa. Presiden menyampaikan keterangan tersebut dalam gelaran APEC CEO Dialogues 2020 yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (19/11).

Beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang. Hal tersebut, kata Jokowi, tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM.

"Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat," kata presiden.

Di samping itu, kata Jokowi, pemerintah juga akan memberikan berbagai fasilitas dan insentif bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. Presiden menyampaikan bahwa hal tersebut untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut.

Lebih jauh, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga membentuk lembaga sovereign wealth fund dan melindungi sekaligus meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk di antaranya ialah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

"Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari omnibus law. Kita akan selesaikan aturan pelaksana itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," katanya.