Jakarta, Gatra.com - Akademisi dari Universitas Dipenogoro (Undip), Retna Hanani, mengatakan bahwa kualitas demokrasi Indonesia saat ini masuk kategori otoritarianisme yang kompetitif.

Retna dalam webbinar bertajuk "Demokrasi dan Sistem Jaminan Sosial" gelaran LP3ES pada Senin (16/11), menyampaikan, ini ditunjukkan dalam proses perumusan kebijakan publik untuk isu jaminan sosial.

Menurutnya, dalam perumusan tersebut, isu jaminan sosial kembali menjadi isu elit tanpa keterlibatan masyarakat sipil dan gerakan yang lemah. Contohnya, terkait penerbitan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Kemudian, ideologi kesejahteraan di antara partai politik di Indonesia menekankan pada partisipasi warga. Perlindungan sosial hanya diberikan kepada orang miskin. Ini merupakan model jaminan sosial liberal.

"Partai politik tidak tertarik dengan isu jaminan sosial sebagai sarana pengumpulan suara," katanya.

Retna juga menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia untuk kesehatan masih terendah di ASEAN. Thailand dan Singapura angkanya 4,1%-,9%. Sedangkan pengeluaran pemerintah Indonesia tetap pada level 3% dari GDP, atau sama dengan situasi sebelum dilaksanakannya JKN.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Memang jaminan sosial dan kesejahteraan itu berkesinambungan, untuk mengamankan prinsip-prinsip dasar warganya. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu diketahui, kita harus membeli atau membayar iuran ke BPJS Kesehatan," ujar Ratna.

Dalam forum bagian dari 100 Ilmuwan Sosial Politik seri keempat ini, Direktur Center For Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, menyampaikan, negara-negara yang bersubsidi besar ternyata lebih cepat meletakkan kurva pandemi.

Sementara itu, Amalinda Savirani dari Departemen Politik dan Pemerintah Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa pembicaraan jaminan sosial tidak bisa lepas dari gagasan demokrasi, peran demos khususnya dalam memformulasikan isu publik, dan penyedia provider. "Gagasan jaminan sosial perlu dikaitkan dengan hak warganya," kata dia.

Reporter: ANS