Jakarta, Gatra com - Rencana reuni aksi 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada 2 Desember 2020 mendatang, dinilai tidak pas dilakukan di masa pandemi ini.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengingatkan munculnya gelombang kedua kasus Covid19 jika kerumunan massa tetap terjadi dan mengabaikan protokol kesehatan.

 ''Masyarakat tolong jangan egois dengan tidak berkerumun. Karena dengan berkerumun dapat membawa malapetaka di masa pandemi ini. Masyarakat harus menghindari kerumunan karena menyulitkan untuk menjaga jarak apalagi tidak menggunakan masker. Maka risiko penularan sangat besar,'' ujar Wiku saat konferensi pers harian, Sabtu (14/11).

Menurut Wiku, gelombang kedua merefleksikan kenaikan kasus aktif atau orang yang sakit akibat Covid19 baik yang sedang menjalani isolasi atau dirawat akibat Covid19.

Wiku mengingatkan, gejala Covid-19 akan muncul atau dapat dirasakan setelah 5 atau 6 hari setelah terpapar virus SARS-Cov-2 penyebab Covid19. Gejala itu paling lama bisa dirasakan setelah 14 hari bahkan terkadang tidak menunjukkan gejala sakit.

Wacana reuni 212 ini muncul kembali setelah Habib Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi ke Tanah Air. Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menegaskan bahwa pihaknya berencana menggunakan kawasan Monas untuk kegiatan Reuni 212. Slamet mengaku sudah mengajukan surat izin ke Pemprov DKI sejak tiga bulan lalu.

Untuk diketahui, Monas telah ditutup untuk kegiatan keramaian sejak Gubernur DKI Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai saat ini. Anies telah menerapkan aturan PSBB transisi sampai 22 November 2020.

Reuni 212 beberapa kali diperingati pada setiap tanggal 2 Desember, hal itu terjadi pada 2017, 2018 dan 2019. Diduga kuat pada 2 Desember 2020, Jakarta masih menerapkan PSBB Transisi. Hal ini dikarenakan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 1.100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan PSBB Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Gubernur Anies dinilai bakal langsung memperpanjang PSBB transisi hingga 6 Desember 2020.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kawasan Monas hingga saat ini masih belum dibuka karena dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. 

"Sampai hari ini belum diperkenankan dibuka," kata Ariza, beberapa waktu lalu.

Kekhawatiran terjadinya klaster baru saat reuni 212 ini juga ditegaskan Anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Ia menyarankan agar massa tidak menggelar reuni 212 karena saat ini situasi masih pandemi. Menurut dia, dengan banyaknya massa akan muncul kesulitan untuk menetapkan protokol kesehatan.

Ketua Komisi A DPRD DKI itu khawatir, apabila kelompok Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Pengawal Fatwa GNPF (GNPF) Ulama tetap memaksakan untuk menggelar reuni, tidak ada jaminan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. 

Misalnya saja banyak peserta yang hadir dan berkerumun, tidak mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal itu bisa memperparah situasi pandemi.

''Siapa tahu ada sejumlah orang yang OTG [orang tanpa gejala]. Dia berinteraksi dengan banyak orang dan menularkan orang lain,'' katanya. 

Menurut dia, jangan karena perilaku beberapa orang yang tak mengenakan masker lalu diekspose, akhirnya dianggap tidak tertib protokol kesehatan. Pada akhirnya, hal itu akan mencemarkan nama baik 212 sendiri. "Aksi mereka kan selama ini dikenal tertib, damai. Jangan sampai di kegiatan berikutnya acara nanti berpotensi dikacaukan," ujarnya.

Dibandingkan menggelar acara di Monas yang akan menggelontorkan biaya yang besar, ia menyarankan sebaiknya kelompok tersebut menggelar giat pengentasan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Akan sangat baik kalau dana itu untuk membantu pedagang kecil, UMKM, kan lebih simpatik lagi. tapi saya tidak melarang orang berdemokrasi, berserikat dan berkumpul," tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta berhati-hati dan melakukan kajian matang sebelum mengeluarkan izin ke penyelenggara acara reuni 212.

"Pemprov harus melakukan kajian yang matang untuk merekomendasikan izin pemanfaatan Monas," kata dia. 

Rencana reuni memang disesalkan banyak tokoh nasional. Guru besar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengecam keras rencana aksi tersebut lewat cuitan di akun Twitternya, @JimlyAs. 

Tanggapan ini diungkapkan usai beredar video Jubir PA 212 Haikal Hassan yang menyatakan akan menggelar Reuni 212 besar-besaran.

''Ini cari-cari masalah. Pilkada sudah diatur UU setelah sebelumnya ditunda. Reuni tidak ada dasarnya, malah terus menerus besarkan konflik pilgub yang sudah tuntas,'' katanya, pada Kamis (12/11).

"Mohonlah kearifan, warga yang tidak setuju, apalagi yang non-Muslim mungkin lebih banyak merasa tidak nyaman. Tolong bertoleransi, '' ungkap Jimly.  

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menilai tidak tepat membandingkan Reuni 212 dengan Pilkada. Pasalnya, Pilkada memiliki payung hukum sedangkan Reuni 212 tidak.

Hal yang sama juga dilontarkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Tidak hanya soal reuni 212, Ia meminta pemerintah berani menertibkan kerumunan jemaah FPI pimpinan Habib Rizieq Shihab itu.

Ia menyampaikan pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pemerintah juga harus tetap mengerahkan aparatnya untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat. 

''Aparatur pemerintah, khususnya Satgas Covid-19, seharusnya berani menegur dan menertibkan semua acara yang tidak mematuhi protokol,'' kata Mu'ti.

Ia menuturkan semua pihak harus patuh kepada protokol kesehatan. Mulai dari kegiatan pendidikan, perkantoran, keagamaan, hingga kegiatan lain yang mengumpulkan massa harus sesuai protokol pencegahan Covid-19.

Mu'ti juga berpesan kepada Rizieq untuk lebih bijak. Ia yakin Rizieq bisa memimpin jemaahnya untuk taat protokol kesehatan. 

''Sebagai pemimpin umat, Habib Rizieq semestinya memberikan contoh agar dalam setiap kegiatan mematuhi protokol Covid-19 dan mengajak anggota FPI dan massa untuk menjadi warga yang baik,'' katanya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi pada Selasa (10/11). Ia disambut ribuan pengikutnya yang memadati Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Meski baru pulang dari luar negeri, ia menolak karantina. Pada Rabu (11/11), bahkan Rizieq ditemui langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seharusnya Rizieq harus karantina 14 hari. Yang mengherankan, Rizieq menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara itu dihadiri pula oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.