_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Sleman, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bila mengetahui penyaluran bantuan untuk pengungsi ancaman erupsi Gunung Merapi dipolitisasi oleh peserta Pilkada Sleman 2020.
Kepala Divisi Teknis KPU DIY Mohammad Zainur Ikhsan mengatakan bantuan bencana rawan dipolitisasi oleh pasangan calon bupati dan wakilnya. "Ya memang rawan. Semua bantuan kebencanaan rawan dipolitisasi termasuk Covid-19," kata Zainur di barak Kelurahan Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Sabtu (14/11).
Zainur mengatakan bentuk politisasi bantuan tersebut misalnya dengan menempel foto pasangan calon di bungkus atau kardus bantuan. Meski tanpa ajakan untuk memilih kandidat tersebut, praktik itu tergolong politisasi bantuan.
Untuk itu, masyarakat diminta aktif melapor ke Bawaslu Sleman ketika mengetahui praktik tersebut. "Kalau telanjur ada, ya laporkan saja ke Bawaslu," katanya.
Menurut Zainur, pasangan calon yang maju di pilkada tetap boleh memberi bantuan ke pengungsi bencana. Namun pemberian itu harus sesuai dengan prosedur, yakni melalui pemerintah daerah. Hal ini berlaku pula untuk kandidat berstatus inkumben.
"(Pengungsian) Ini kan dalam penguasaan pemerintah. Jadi semestinya kan (bantuan) lewat pemerintah. Harus melalui pemerintah dulu. Semuanya, termasuk calon inkumben. Inkumben kan cuti," katanya.
Menurutnya, KPU tengah mendata dan memetakan kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS) bagi para pengungsi. Sampai kini penggunaan TPS terdekat atau membuat TPS sendiri di barak belum diputuskan.
"Belum bisa kami tentukan. Saat ini masih melakukan pendataan dan pemetaan. Pengungsi yang di luar barak kan juga ada. Jadi kami masih mengumpulkan data," ucapnya.
Adapun Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan peserta pilkada boleh memberikan bantuan asalkan tak disertai kampanye, seperti adanya stiker.
"(Memberi bantuan) Itu tidak masalah. Tapi bila disertai kampanye dan tidak ada pemberitahuan kegiatan kampanye kepada kepolisian, maka patut diduga melanggar," katanya.
Pilkada Sleman diikuti tiga pasangan. Danang Wicaksana -- Agus Choliq, Ketua Gerindra dan PKB Sleman, jadi pasangan nomor urut satu dan diusung dua partai itu. Pasangan nomor urut dua, inkumben Wakil Bupati Sri Muslimatun – Amin Purnama diusung Golkar, PKS, dan Nasdem. Adapun pasangan nomor urut tiga, Kustini – Danang Maharsa, diusung PDIP dan PAN. Kustini adalah istri Bupati Sleman inkumben, Sri Purnomo.
