Malaka, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah sepenuhnya merealisasikan dana pengamanan Pilkada Serentak 2020 untuk TNI dan Polri.

“Alokasi dana bagi TNI-Polri untuk pengamanan Pilkada Malaka per 12 November 2020 sudah cair 100 persen. Rinciannya untuk TNI, Kodim Belu, Rp500 juta dan Polres Malaka sebesar Rp4 miliar,” kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Alo Payong, Kamis (12/11).

Untuk Polres Malaka yang dianggarkan pada APBD 2020 sebesar Rp2,5 miliar. Jumlah itu sudah dicairkan sejak tahap awal pelaksanaan Pilkada. Namun karena pandemi Covid -19, ada usulan tambahan dana untuk mengakomodir tambahan jumlah TPS.

Pada APBD Perubahan, Pemkab Malaka menambahkan dana untuk Polres Malaka Rp1,5 miliar. Dana itu sudah dicairkan 11 November 2020 setelah Perda Perubahan APBD 2020 ditetapkan.

Pencairan tahap akhir untuk pengamanan tahapan Pilkada ini menindaklanjuti instruksi dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Nomor: T.005/5462/0TDA, tertanggal 20 Oktober 2020, perihal pencairan NPHD kepada KPUD, Bawaslu, dan Keamanan. 

“Benar ada telex dari Mendagri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah terkait tiga Kabupaten di NTT yang belum mencairkan dana pengamanan Pilkada termasuk salah satunya Kabupaten Malaka. Namun ini buka karena kesengajaan tetapi karena baru ada penetapan Perda Perubahan APBD sehingga dananya langsung dicairkan,” jelas dia.

Selain dana pengamanan Pilkada Malaka untuk TNI dan Polri yang telah dicairkan, Pemkab Malaka ajuga telah mencairkan dana untuk KPUD Malaka sesuai NPHD sebesar Rp.14.352.386.200. Sementara untuk Bawaslu Malaka telah dicairkan sebesar Rp.6.704.345.000.