Jakarta, Gatra.com - Ketua Dewan Penasihat Lebaga Batuan Hukum (LBH) Yusuf, Ari Yusuf Amir, mengatakan, kepulangan Habib Rizieq Shibah (HRS) sudah dinantikan para pengikutnya di Tanah Air. Rencananya, pendiri Front Pembela Islam (FPI) ini akan tiba di Indonesia pada Selasa lusa (10/11).

Ari yang mengaku sudah 20 tahun mengikuti kegiatan HRS dan beberapa kali menjadi kuasa hukumnya, menyampaikan, kepulangan ini sangat dinanti pengikutnya karena perbuatan dan ucapan HRS bukan merupakan ancaman bagi NKRI dan ideologi Pancasila.

Ucapan dan tindakan HRS, lanjut Ari, justru sangat tepat untuk digunakan bagi usaha memperkuat moral, ketahanan bangsa, dan negeri tercinta ini. Selain itu, banyak kiprah HRS dan pengikutnya untuk bangsa dan negara serta kemanusiaan yang dilakukan tanpa pamrih dan fasilitas negara.

Sejumlah kontribusi tersebut, lanjut Ari, di antaranya aksi penyelamatan korban tsunami Aceh (2004) dan penggalangan kerja sama anggota masyarakat untuk membangun kembali Aceh pascabencana. "Warga Aceh mencatat dengan baik fakta ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11).

Kemudian, HRS merupakan inisiator untuk menengahi para pihak yang bertikai dan mencari jalan keluar atas konflik Poso pada 1998-2000 dan Ambon pada 2000. Selanjutnya, membatu aparat keamanan dalam menegakkan hukum soal pelaku peristiwa Tanjung Priok dan Kampung Melayu.

Peran lainnya yakni membantu penertiban sosial di Jatinegara dan Kali Jodo. Melakukan gerakan masif dalam rangka syiar agama untuk membangun toleransi di tengah keberagaman di Nusantara dan menjadi bagian terpenting dalam aktivitas pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara mandiri oleh organisasi nirlaba.

Selain itu, HRS bersama organisasinya membantu masyarakat Jakarta yang mengalami musibah kebanjiran dengan mendirikan Posko Banjir bersama pemerintah sejak tahun 2014.

"Tentu masih banyak kiprah konstruktif HRS lainnya, seperti memotori pertemuan lintas etnis dan agama sejak 2006. Beliau juga inisiator dialog antarumat untuk memperkokoh toleransi beragama, kerja sama antarumat, dan menjaga kebhinekaan di negeri ini," ujarnya.

Menurut Ari, ketokohan HRS terbentuk karena berlatar seorang pendidik. Sebelum dikenal luas sebagai pemimpin ormas FPI, HRS antara lain adalah kepala Madrasah Aliyah Jamiatul Khair. "Daya kritis beliau merupakan ciri khas seorang yang berkecimpung di lapangan pendidikan," ucap Ari.

Menurut Ari, HRS merupakan tokoh dari kalangan informal yang menjadi penyeimbang bagi negara dalam menegakkan moral di masyarakat dan aktor negara dalam menyelenggarakan tatanan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan agenda politik di balik kiprahnya.

"Bahkan sejak 2004, ada jutaan warga FPI diberi kebebasan memilih siapapun dalam kontestasi politik, tanpa sekat-sekat keberpihakan," katanya.

Namun demikian, ada pihak yang menilai HRS merupakan aktor yang mengganggu bagi keleluasaan pelaku praktik kebathilan di masyarakat dan negara.

"Demo dan kritik yang disampaikannya, yang sejatinya sah dalam negara demokrasi, justru dikualifikasikan sebagai merongrong kekuasaan dan kewibawaan politik. Sikap ini disayangkan karena akan memundurkan kualitas demokrasi di negeri ini," katanya.

HRS juga menyampaikan kritik, masukan, dan dakwahnya secara terus terang. "Semua itu bukanlah perbuatan melawan hukum dalam batas koridor konstitusi untuk kebebasan berpendapat di negeri ini," katanya.

Menurut Ari, keberadaan HRS selaku tokoh sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam membangun kesejahteraan oleh negara. Dia bukanlah musuh negara kecuali oleh sekelompok orang yang menghendaki praktik monopoli, yang merasa terganggu dalam memonopoli sumber daya negeri.

HRS selalu mendorong penegakan hukum terhadap anggota FPI yang melakukan pelanggaran hukum. Seandainya pemerintah mau membuka dialog dengan HRS, dipastikan dia akan membuka diri.

"HRS selalu bersedia berdialog dengan siapapun. Tentu saja sepanjang tidak ada 'pemain' yang menodai upaya baik ini," katanya.