Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, menilai aksi sweeping dan boikot produk Prancis di toko-toko ritel akan menekan pertumbuhan ekonomi yang sudah terpukul akibat Covid-19.

Menurutnya, aksi sweeping dan boikot tersebut akan mengakibatkan penjualan dari toko-toko ritel, khususnya dari barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari menjadi turun karena sepi pembeli. Pasalnya, aksi tersebut memunculkan dampak psikologis masyarakat, yakni mereka menjadi gelisah dan khawatir untuk berbelanja di toko-toko ritel.

Aksi tersebut kian menekan perekonomian, lanjut Roy, karena konsumsi rumah tangga selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada PDB Semester I 2020 yang sebesar 1,26%, konsumsi rumah tangga dari peritel berhasil menyumbang sekitar 57%.

"Konsumsi rumah tangga itu masih selalu yang tertinggi karena memang negara Indonesia masih negara konsumtif, belum menjadi negara pengekspor," ujarnya.

Menurutnya, dari beberapa penentu besaran PDB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor, yang dikurangi dengan impor, semuanya itu yang mendominasi adalah konsumsi rumah tangga.

Ia menyatakan, aksi-aksi sweeping dan boikot produk Prancis itu pasti berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena produk-produk lainnya terganggu akibat masyarakat menjadi takut berbelanja.

Hal itu, kata Roy, akan berpengaruh pada perekonomian nasional karena tiap barang yang dijual dikenakan PPN utuk negara. Dengan berkurangnya masyarakat berbelanja maka pendapatan negara pun akan berkurang.

Bukan hanya itu, aksi sweeping dan boikot juga berdampak terhadap hampir 5.000 pekerja di semua perusahaan ritel anggota Aprindo, yang terdiri dari kasir, SPG, karyawan toko, gudang, dan kantor.

Pasalnya, kata Roy, kalau sampai ada gerai yang tutup karena merugi akibat aksi tersebut, maka akan banyak karyawan yang dipecat. "Pengangguran akan bertambah banyak," katanya.

Terkait ini, Aprindo tidak mengeluarkan rekomendasi kepada anggotanya untuk memboikot atau menarik produk-produk Prancis, meskipun pihaknya mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, seperti sikap pemerintah Indonesia.

Aprindo menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota atau peritel untuk mengambil keputusan menyimpan dan bukan menarik, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Produknya itu kan sudah menjadi produk lokal, tapi kok diributkan seolah-olah itu dari Prancis. Jadi kenapa harus diboikot," ujarnya.

Selain itu, Roy juga menyayangkan adanya hoaks di media sosial tentang ajakan untuk melakukan sweeping yang menyulut pihak lain melakukan sweeping.

"Kalau sudah sweeping kan arogansinya sangat kental sekali, sehingga akan cenderung ke anarkis. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi hukum yang berlaku di Indonesia," ujarnya.