Jakarta, Gatra.com - Aktivis 98 menggagas Gerakan Nasional Vaksinasi Covid-19 pada Rabu (4/11) di Jakarta. Gerakan ini dilakukan untuk berkontribusi serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan segera dilaksanakan jika uji klinis vaksin tahap 3 selesai tanpa kendala. Sikap tersebut diutarakan Direktur Eksekutif Indeks '98, Wahab Talaohu.

"Gerakan Nasional Vaksinasi Covid 19 ini adalah gerakan sosial kemasyarakatan yang dimotori para aktivis '98 di seluruh Indonesia. Bertujuan mengajak langsung masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 sekaligus mendukung program vaksinasi nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19," ungkap Wahab Talaohu kepada wartawan, di Jakarta, pada Rabu (4/11).

Lebih lanjut, Wahab menjelaskan ada tiga faktor lahirnya Gerakan Nasional Vaksinasi Covid-19 ini. Pertama, penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah berjalan delapan bulan terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Per 1 November 2020, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 3,38% masih di atas rata-rata dunia yang berada di angka 2,5%. Sehingga menjadi kegelisahan dan kekhawatiran banyak kalangan termasuk para aktivis 98.

"Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis dan peran aktivis 98 sebagai supporting system yaitu komponen kemasyarakatan yang aktif mengajak dan memastikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjalan secara baik dan merata. Kita aktivis 98 memiliki jejaring dan sumber daya potensial yang dapat diperbantukan sebagai relawan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pergerakan masyarakat pada program vaksinasi Covid-19. Jejaring aktivis 98 yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia, kata Wahab.

Kedua, berdasarkan hasil survey dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF menunjukkan bahwa sebanyak 64,81% masyarakat bersedia untuk divaksin. Sementara sebanyak 7,60% masyarakat tidak ingin divaksinasi. Sedangkan 27,60% masyarakat belum memutuskan apakah bersedia divaksin atau tidak.

"Dari hasil survey yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF, saya melihat masih adanya beberapa kekhawatiran masyarakat terkait vaksinasi yang akan diberikan oleh pemerintah sehingga perlu diberi penjelasan agar masyarakat menerima dengan kepercayaan penuh untuk ikut berpartisipasi menekan penularan Covid-19. Karena vaksin memang menjadi harapan besar umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan Covid-19," ucapnya.

Ketiga, guna meningkatkan kepercayaan penuh masyarakat terhadap vaksin Covid-19 harus dilakukan sosialisasi dan strategi komunikasi publik yang massif dan jitu. Agar semua pihak mendapat informasi yang tepat dan terhindar dari isu negatif, disinformasi dan hoax. Sehingga mendorong peran serta aktif semua pihak menjadi hal yang paling utama untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Untuk itu, gerakan nasional vaksinasi Covid-19 ini sebagai upaya guna meningkatkan kepercayaan penuh masyarakat secara massif untuk melindungi bangsa ini dari pandemi Covid-19. Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa vaksin Covid-19 yang disuntikkan ke masyarakat harus betul-betul telah melalui tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketidak percayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini," tambahnya.

Atas dasar itu, Wahab juga menegaskan siap divaksin dan meminta para petinggi negara baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun para tokoh agama serta tokoh masyarakat mutlak diperlukan menjadi contoh keteladanan bagi masyarakat.

"Kunci keberhasilan vaksinasi Covid-19 ini adalah perlunya bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga saya meminta Menteri Kabinet Kerja, pejabat setingkat Menteri, para Ketua Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, MK, MA, KY, dll) dan mengajak 575 Anggota DPR RI dan 136 Anggota DPD RI, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), Anggota DPRD seluruh Indonesia serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar siap mengikuti vaksinasi Covid-19 agar dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat," pungkasnya.