Yogyakarta,  Gatra.com -  Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) berunjuk rasa meminta bentor tak ikut dilarang selama dua minggu masa uji coba tanpa kendaraan bermotor di Malioboro. Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Huda Yudiana usul pengemudi bentor dapat bantuan.

"Kita perlu solusi yang komprehensif. Ini terkait mata pencaharian orang-orang kecil. Jangan dimatikan dulu lah. Kalau mobil-mobil segala macam jangan lewat enggak apa-apa. Tapi kalau becak motor, saya berharap bisa lewat dulu sampai ditemukan solusinya," kata Huda di Gedung DPRD, Senin (2/11) siang.

Pernyataan itu disampaikan saat merespons unjuk rasa pengemudi bentor yang tergabung di di DPRD DIY. Mereka meminta larangan bentor masuk Malioboro selama uji coba bebas kendaraan bermotor pada 3-15 November dibatalkan.

Huda menyebut larangan bentor di Malioboro itu bakal mengganggu penghidupan pengemudi bentor karena wilayah utama operasi mereka tertutup. Apalagi sekarang ini masih pandemi dan kegiatan ekonomi khususnya pariwisata belum sepenuhnya pulih.

"Kecuali, jika memang dilarang, pengemudi bentor ini kemudian didata untuk diberi bantuan langsung tunai (BLT) selama dua minggu. Ya mungkin bisa dari skema Dana Keistimewaan," katanya.

Untuk memecahkan masalah ini, Huda meminta Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemda DIY segera mengeluarkan regulasi agar bentor dapat beroperasi secara legal. Saat ini terdapat sekitar 2.000-3.000 pengemudi bentor yang mengandalkan nasibnya di Malioboro.

Selama proses uji coba, Huda meminta dinas mencarikan solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk pengemudi bentor. "Kita perlu menentukan model bentornya, jalurnya, jam operasional, dan lain-lainnya. Saya meyakini jika ada itikad baik dari pemerintah masalah ini bisa diselesaikan secepatnya," katanya.

Ketua PBMY Parmin berharap bentor tetap diizinkan beroperasi di Malioboro selama masa uji coba. Jika tetap dilarang, ia meminta pemerintah memberi bantuan ke pengemudi selama dua minggu sebagai gganti pendapatan yang hilang.

"Subsidi dua minggu selama kami dilarang atau kalau tidak ya kami carikan tempat pangkalan yang bisa menghasilkan pendapatan," ujarnya.