Jakarta, Gatra.com - Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang tidak dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur berujung pengaduan ke dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam hal ini, KPU Kaur diadukan Ketua Dewan Pimpinan Aktivis Bengkulu Raflesia (ABR), Aprin Taskan Yanto, karena tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kaur yang merekomendasikan untuk mendiskualifikasi calon petahana, Gusril Pausi.

Gusril dinyatakan terbukti bersalah atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, karena melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Pilkada.

Pejabat yang dimutasi Gusril ialah setingkat eselon II, yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadis Parpora) Kabupaten Kaur, Jon Harimol, yang dimutasi menjadi analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaur, yang tertuang di dalam petikan keputusan Bupati Kaur nomor: 188.4.45-693 Tahun 2020.

"Oleh karena itu kita melaporkan hari ini, menanyakan hasil laporan kita beberapa Minggu yang lalu ke DKPP. Orang yang kita laporkan adalah 3 orang komisioner KPU kabupaten Kaur tambah 2 orang KPU provinsi (Kaur)," ujar Kuasa Hukum pengadu, Ahmad Kabul saat ditemui di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Lebih lanjut, Kabul menerangkan konstruksi pokok aduan kliennya terhadap KPU Kaur dimulai dari surat rekomendasi Bawaslu nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020 perihal pelanggaran admnistrasi pemilihan yang dilakukan Bupati Kaur, Gusril Pausi ke KPU Kaur.

Namun, KPU Kaur menganulir seluruh rekomendasi Bawaslu Kaur dan menyatakan Gusril tidak melakukan pelanggaran atas pergantian Jon Harimol sebagai Kadis Parpora.

Padahal, menurut Kabul dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak ada persetujuan mutasi yang diperkuat dengan surat Biro Hukum Kemendagri nomor 180/1932/Biro Hukum, yang ditandatangani Plh Kepla Biro Hukum Kemendagri Erma Wahyuni.

"Biro Hukum Kemendagri menjawab surat dari Jon Harimol kepala dinas yang dimutasi, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2 tersebutdan surat edaran Menteri no.273/487/SJ, bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati tersebut itu melanggar administrasi, karena jelas harus ada persetujuan dari Mendagri (untuk mutasi)," beber Kabul.

"Akan tetapi KPU Kabupaten Kaur tidak melihat ketentuan ini. Ini yang kita pertanyakan, ada apa KPU Kabupaten Kaur tiba-tiba hasil rapat pleno mereka menyatakan tidak mencukupi unsur-unsur pelanggaran administrasi," sambungnya.

Selain itu, Kabul juga menambahkan argumentasi hukum lainnya untuk membawa perkara ini ke DKPP. Yang mana dibuktikan dengan hasil pleno KPU yang menganulir rekomendasi Bawaslu Kaur hanya ditandatangani 3 anggota KPU Kaur.

"Tidak kompak, tidak sinkron. Ada dari komisioner KPU (Kaur) yang tidak membubuhkan tanda tangan dua orang dari lima orang. Mereka tidak menyertakan tanda tangan," demikian Kabul manambahkan.

Sebagai informasi, aduan pelanggaran etik yang dilaporkan ini disampaikan ke DKPP pada 9 Oktober. Saat ini pelapor menunggu jadwal sidang perkara dari DKPP.