Jakarta, Gatra.com - Guru Besar Ilmu Pemasaran, Universitas Indonesia Prof. Martani Huseini usai menjadi pembicara peluncuran program One Village One Innovation (OVOI) Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan, salah satu potensi di Kabupaten Maluku Tenggara adalah perikanan, untuk itu ia menyayangkan jika masyarakat di sana hanya bisa menangkap ikannya saja.

“Di tingkat kepala (Kepala Daerah) yang melakukan bisnis perikanan, jangan hanya nangkap (perikanan tangkap) saja,” kata Martani usai peluncuran program satu desa satu inovasi Maluku Tenggara di MULA Café, MICE facilities & co-working space di Kota Tua, Jakarta, pada Selasa Siang (27/10).

Mantan Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga menyebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara harus bisa berpikir ke depan, misalnya mengembangkan budidaya ikan kerapu, kepiting, dan juga lobster mutiara sebagai potensi daerah. Caranya, kata Martani adalah dengan membangun ekosistem untuk bergerak bersama.

Peluncuran program satu desa satu inovasi di Kabupaten Maluku Tenggara ini juga menjadi bagian kegiatan peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober besok. Konsep OVOI sudah diterapkan pemerintah pusat di sejumlah daerah, namun belum banyak dilakukan di wilayah perbatasan.

Untuk itu, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Selasa (27/10), mengatakan, pembangunan One Village One Innovation di Maluku tenggara diharapkan menjadi pionir dalam pembangunan daerah perbatasan yang tidak hanya untuk memajukan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI. 

“Saya setuju dengan pandangan Prof. Martani tentang pentingnya kolaborasi dan inovasi pemerintah daerah dan warganya dengan mempertahankan kearifan lokal yang ada di desanya masing masing,” kata Thaher.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kata Thaher, berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan NKRI tepatnya di Kepulauan Kei Besar, yang secara geografi berbatasan langsung dengan perairan Australia bagian Utara. Menurut Thaher, pembangunan wilayah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku Tenggara.

Kepulauan Kei Besar ditetapkan sebagai sebagai wilayah perbatasan NKRI berdasarkan Kepres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Kabupaten Maluku Tenggara termasuk dalam Kawasan Strategis Prioritas dengan dibangunnya jalan Trans Kei Besar  sebagai proyek prioritas Strategis RPJMN tahun 2020-2024.

Menjelang Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2020, Bupati Thaher juga menyebutkan bahwa pembangunan wilayah perbatasan negara di Maluku Tenggara membutuhkan kolaborasi dan sinergitas lintas sektoral.

Untuk itu, dukungan datang langsung dari Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail yang secara khusus datang ke Maluku Tenggara. Orang nomor satu di provinsi Maluku ini siap mendukung setiap kegiatan yang dilakukan Pemkab Maluku Tenggara dalam memberdayakan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan.

Saat ini, upaya pemerintah daerah membangun daerah pinggiran di Kei Besar mulai dirasakan masyarakat dengan jaringan internet yang sudah menjangkau 80% wilayah Maluku Tenggara termasuk daerah perbatasan.

Pemerintah daerah juga kerap menyelenggarakan berbagai kegiatan di daerah perbatasan, termasuk mengembangkan pariwisata wilayah Perbatasan. Seperti yang dikembangkan di Pulau Kelapa, Desa Elat, Kecamatan Kei Besar.

Selain Pariwisata, Maluku Tenggara memiliki potensi sumber daya alam perikanan, dan perkebunan yang belum tergarap secara optimal. “Kawasan perbatasan punya opportunity tinggi untuk dikembangkan. Awalnya kawasan tersebut jarang disentuh pembangunan, tetapi kini bisa dirubah menjadi kawasan yang memiliki prospek menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Bupati Thaher.

Pembangunan Perbatasan tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan dan fasilitas fisik tetapi justru membangun sumber daya manusia melalui kreativitas dan inovasi sesuai dengan karakter masyarakat di perbatasan.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan perbatasan akan menumbuhkan “sense of belonging” terhadap daerah mereka dan dengan sendirinya akan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. “Inilah yang kami lakukan di Maluku Tenggara, membangun daerah pinggiran sekaligus sebagai wilayah terdepan NKRI bersama masyarakat,” tegas Thaher.