Riyadh, Gatra.com - Arab Saudi mengutuk setiap pembuat atau yang menampilkan gambar kartun yang menyinggung Nabi Muhammad dan menolak setiap upaya yang sengaja menghubungkan Islam dengan terorisme. 

Pernyataan itu diungkapkan sebuah sumber resmi di kementerian luar negeri Kerajaan Arab Saudi dilaporkan Saudi Press Agency (SPA) Selasa (27/10). 

“Kerajaan Arab Saudi menolak segala upaya untuk menghubungkan Islam dengan terorisme dan mengutuk kartun ofensif Nabi Bimbingan dan Utusan Perdamaian, Muhammad bin Abdullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, atau salah satu utusan, damai sejahtera atas mereka," kata sumber tersebut.

“Arab Saudi mengutuk semua serangan teroris dan mereka yang bertanggung jawab atasnya dan menolak semua praktik dan tindakan yang memicu kebencian dan kekerasan,” tambah sumber tersebut.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kontroversi setelah pembunuhan seorang guru bahasa Prancis yang telah mempertunjukkan kartun Nabi selama kelas dengan alasan kebebasan berbicara.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pembunuhan itu sebagai "serangan teroris Islam" dan men-tweet dalam bahasa Arab awal pekan ini bahwa Prancis "tidak akan menyerah" dan "tidak akan menerima pidato kebencian dan mempertahankan perdebatan yang masuk akal."

Sebagai tanggapan, beberapa negara Arab, termasuk Kuwait dan Yordania, mendesak warganya untuk memboikot produk Prancis atas dampak kasus kartu Nabi Muhammad di Prancis. Sejumlah koperasi ritel di Kuwait menarik produk Prancis dari rak mereka.

Pengguna media sosial di Kerajaan juga menyerukan boikot terhadap pengecer supermarket Prancis Carrefour pada hari Minggu.

Sumber kementerian luar negeri tidak membahas seruan untuk memboikot produk.

Badan keagamaan tertinggi Arab Saudi, Council of Senior Scholars, sebelumnya mengatakan bahwa menghina nabi hanya akan melayani ekstremis yang ingin menyebarkan kebencian di antara masyarakat.

“Tugas orang bijak di seluruh dunia… adalah mengutuk penghinaan semacam itu yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpikir dan berekspresi, dan tidak lebih dari prasangka murni dan layanan gratis bagi ekstremis,” kata dewan itu dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh Saudi Press Agency, pada hari Minggu.