Semarang, Gatra.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mendatangi kantor Polda Jawa Tengah di Jaan Pahlawan Semarang untuk pemeriksaan dana penanganan Covid-19, Kamis (22/10). Koordinator BPK RI Hendra menyatakan tujuan kedatangan ke Mapolda untuk mengambil berkas laporan penggunaan dana penanganan Covid-19.

"Jadi samplingnya di Polda Jawa Tengah karena jumlah masyarakat yang ditangani Polda Jateng cukup besar," kata Hendra usai kunjungan didampingi rombongan tim Audit lainnya mapolda Jateng Kamis (22/10/2020).

Hendra menjelaskan, Polda Jawa Tengah menjadi salah satu dari beberapa Polda se-Indonesia yang diaudit keuangannya secara keseluruhan kerena mendapatkan alokasi recofusing anggaran penanganan covid cukup besar mencapai Rp 37 miliar. 

Selain Polda Jateng, ungkap Hendra, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat dana penanganan covid hampir Rp 3 triliun juga turut diperiksa.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengakui pihaknya telah menerima dan mengelola dana tersebut sesuai ketentuan dan mengedepankan asas transparansi dalam pengeloaanya.

"Saya telah perintahkan jajaran Logistik Polda Jawa Tengah untuk mengelola dan menata usahakan dana yang telah diterima sesuai ketentuan dengan mengedepankan asas tranparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian." Ungkap Kapolda Jateng  Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Menurut Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam membantu program Pemerintah atas pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru, Polri turut mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan menyiapkan personil, peralatan dan dukungan anggaran serta melaksanakan pengawasan internal.

"Polda Jateng telah dukung pemerintah dengan berlakunya adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan bebas Covid-19 dan menerapkan 9 sektor ekonomi yang sudah beroperasi secara terbatas." ungkap Irjen P Ahmad Lutfi .

Selain itu, kata Ahmad Lutfi, Polda Jawa Tengah juga telah menggelar Operasi Kontijensi Dengan Aman Nusa yang saat ini telah sampai tahap V.

Selain Polda Jawa Tengah dan Pemprov Jateng, daerah padat penduduk lainnya seperti Jakarta juga disoroti. Adapun kementrian atau Departemen yang mendapat alokasi recofusing anggaran yang besar seperti Kementerian Kesehatan hingga TNI, Kementrian sosial, dan kementrian BUMN juga menjadi fokus perhatian.