Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, inflasi pada bulan September 2020 yang sebesar 1,42 persen masih jauh dari target, yakni 3 persen plus minus 1. 

Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,32 persen, namun jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang sebesar 3,39 persen.

Rendahnya inflasi tersebut, membuktikan bahwa permintaan atau demand dari masyarakat yang masih terganggu karena adanya wabah Covid-19.

"Ini membuktikan demand kita sedang terganggu, walaupun pemerintah sedang mendorong beberapa program perlindungan sosial untuk menjaga demand sebesar Rp203 triliun," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10).

Airlangga menyebut, untuk meningkatkan demand masyarakat, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp36 triliun untuk subsidi gaji pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta. Selanjutnya, bantuan diberikan juga melalui Program Kartu Pra Kerja yang mencapai Rp20 triliun.

"Ini diharapkan bisa menjadi faktor pengungkit daripada demand shock. Sehingga kita bisa mendapatkan daya beli yang lebih tinggi," imbuhnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan meningkatkan harga bahan pangan yang masih rendah dan sektor pertanian sebagai penyumbang inflasi bahan makanan atau volatile food, agar dapat mengembalikan level inflasi di angka 2 persen hingga paling besar 3 persen.

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan melakukan refocusing kebijakan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2020, supaya tidak lagi hanya berfokus pada pengendalian stabilitas harga. Tapi juga kepada nilai tukar petani (NTP), dengan harapan nilai tukar petani akan semakin terungkit.

"Sehingga sektor yang masih positif ini juga memberikan nilai tambah kepada petani," ujarnya.