Jakarta, Gatra.com - Penyelenggaraan tasyakuran dalam rangkaian HUT Partai Golkar ke-56 dihadiri para senior dan sesepuh Partai Golkar. Kehadiran tokoh-tokoh senior partai berlambang pohon beringin itu bukti kesolidan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Dalam acara itu hadir tokoh senior Partai Golkar diantaranya Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung.

Dalam sambutannya, Airlangga sebagai Ketua Umum mengucapkan dirgahayu Partai Golkar ke-56 ke seluruh pimpinan Partai Golkar di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara tasyakuran Partai Golkar melalui aplikasi pertemuan daring, Zoom. Tasyakuran juga disertai pemotongan tumpeng secara bersama-sama dan tausiah dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Dr KH Nasaruddin Umar.

"Kita telah teruji sebagai partai politik tertua di Indonesia. Partai Golkar telah berpengalaman dalam kiprah dan banyak berkontribusi bagi negara kita. Partai Golkar telah makan asam garam dalam pemerintahan dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tentu hal ini patut kita syukuri bersama seperti yang kita laksanakan pada hari ini," kata Airlangga kepada awak media, di Four Seasob Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, di era pandemi Covid-19 ini, tak menyurutkan Partai Golkar untuk selalu berkarya. "Partai Golkar harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencari solusi dalam penanganan kesehatan, memulihkan ekonomi kita dan juga tetap berjuang dalam memenangkan kontestasi Pilkada pada 270 daerah di Indonesia," tegasnya.

"Partai Golkar juga berperan aktif sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, yang kemarin dalam pembahasan sekaligus pengesahan UU Cipta Kerja dan ini adalah tujuannya agar kita keluar dari jebakan negara penghasilan menengah atau middle income country," tambahnya.

Sebab, menurut Airlangga, jika Indonesia masih terjebak dalam middle income country, maka tidak akan bisa bagi Indonesia untuk bersaing.

"Di dalam middle income country biasanya tidak bisa bersaing dlm terkait dengan gaji tenaga ada yang lebih rendah yakni negara lower middle income country. Tapi kalau kita lihat di produktivitas, kalah, dan teknologi kalah dgn negara yang lebih maju," paparnya.

Menteri Koordinator bidang perekonomian itu juga berpendapat dengan hadirnya UU Cipta Kerja, maka Indonesia perlahan bisa keluar dari jebakan middle income country melalui reforma struktural yang ada di Undang-Undang tersebut.

"Sehingga jebakan middle income country perlu diselesaikan dan salah satunya adalah melakukan reform struktural melalui UU cipta kerja," ungkapnya.