Purbalingga, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan DPRD Purbalingga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021. Kebijakan tersebut memuat lima prioritas pembangunan tahun depan.

Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana mengatakan, KUA-PPAS tahun 2021 masih terpengaruh oleh dampak pandemi covid-19 yang bersinggungan dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

"Masih terbatasnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat ini diperkirakan akan membawa pengaruh kepada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurunnya pendapatan transfer keuangan dan Dana Desa dari pemerintah pusat, dan rendahnya Silpa APBD tahun anggaran 2020 karena adanya rasionalisasi anggaran akibat dampak COVID-19," katanya, di Ruang Rapat DPRD Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (19/10).

Dia menjelaskan, terkait kebijakan belanja daerah tahun 2021, KUA-PPAS diarahkan pada lima prioritas pembangunan, yaitu pengembangan sumberdaya lokal untuk pemulihan dan pengembangan ekonomi, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan IKM, pemulihan pariwisata dan industri kreatif, pengembangan pertanian, ketenagakerjaan dan peningkatan iklim investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dan papan khususnya bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan fokus pada pembangunan kesehatan melalui upaya sosialisasi dan pencegahan COVID-19, stunting dan kesehatan ibu-anak, pembangunan pendidikan, serta peningkatan pelayanan PMKS melalui perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.

"Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk mendukung recovery ekonomi dengan fokus pada pemeliharaan jalan, irigasi, dan pelayanan persampahan, serta peningkatan layanan air bersih dan sanitasi khususnya pada desa miskin dan stunting, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada pengembangan e-government untuk meningkatkan kinerja pemerintahan," jelasnya.

Menurut Sarwa, kelima prioritas tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila pandemi covid-19 sudah dapat dikendalikan. Oleh karena itu, dia berharap upaya menekan penyebaran COVID-19 dapat berjalan semaksimal mungkin.

"Harapannya tahun 2021 nanti, sudah dapat mulai fokus pada upaya pemulihan perekonomian daerah, melalui peningkatan aktivitas sosial dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat," ucapnya.