Jakarta, Gatra.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) membuat pemetaan media daring yang cenderung membesarkan masalah demo ketimbang unsur dari substansi Undang-Undang Ciptakerja (Ciptaker).

Situasi ini dilihat oleh LP3ES berdasarkan percakapan yang terjadi di media sosial pada 3-13 Oktober 2020. Bahwa kecenderungan media memberitakan aksi penolakan ketimbang UU itu sendiri.

"Justru materi undang-undang malah jadi tidak banyak dibahas," kata Associate LPE3S, Tomi Satryatomo dalam diskusi bertajuk "Kajian Online: Pasukan Siber, Omnibus Law, dan Kemunduran Demokrasi" di Jakarta, Minggu, (18/10).

Lebih lanjut, Tomi membeberkan bahwa dari 11 hari pemantauan tersebut, ada lebih dari 28 ribu artikel terkait UU Ciptaker diterbitkan media daring. Ia merinci juga bahwa ada 107 artikel yang tayang per jam.

"Ada 400 media yang kami pantau. Kami fokuskan pada media yang high traffic media mainstream karena ini online. Ada 22% diterbitkan media arus utama atau high traffic," ungkapnya.

"Tokoh yang menonjol Pak Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Azis Syamsuddin. Ketiganya jadi perhatian utama," katanya.

Sementara itu, di tengah memanasnya UU Ciptaker, ia juga mengatakan akun pendengung atau buzzer juga mendominasi membesarnya masalah UU Ciptaker.

"Bisa kita kenali beberapa influencer yang menjadi rujukan akun-akun lain, itu adalah influencer yang kita kenal sebagai akun-akun buzzer," ucap Tomi.

Tomi bahkan menyebut akun-akun itu ada @Dennysiregar7 milik Denny Siregar, @seruanhl milik Seruan H7, @DiniHrdianti milik ibu rumah tangga bernama Dini Poedji Hardianti.

Dominasi akun-akun buzzer itu, kata Tomi, menandakan bahwa partai politik tidak melakukan edukasi publik yang baik selama masa RUU Cipta Kerja dibahas di Baleg.

"Kubu pro hanya berkutat pada investasi dan membantah tudingan hoaks saja," ujarnya. Terkait ini, Gatra.com berupaya untuk mengonfirmasi.