Karanganyar, Gatra.com- Satgas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar mengungkap kemunculan klaster keluarga dan perkantoran dalam kasus inveksi virus tersebut. Dilakukan kebijakan tertentu dalam menyikapinya.
Sekda Pemkab Karanganyar, Sutarno mengatakan, tim sedang menangani klaster perkantoran, dimana dua organisasi perangkat daerah telah terpapar.
"Ada yang tertular suaminya yang kerja sebagai nakes. Lalu delapan staf diminta istirahat sampai 14 hari. Jadi, kami tidak menerapkan work from home (WFH). Mereka yang kontak erat secara mandiri isolasi di rumah. Instansi vertikal maupun horizontal lebih ketat menerapkan prokes," kata Sekda Sutarno di hadapan anggota Satgas di ruang anthorium rumah dinas bupati Karanganyar, Kamis (15/10).
Tim masih melakukan tracing pada klaster perkantoran melalui swab tes PCR. Sedangkan untuk klaster keluarga, jumlahnya mendominasi kasus di Karanganyar. Berdasarkan laporan Dinkes per Rabu (14/10), Covid-19 menginveksi 106 orang. Dari jumlah itu 747 orang kontak erat, 86 suspek dan 65 rawat inap. Sutarno mengatakan, tingkat kesembuhan 76,39 persen sedangkan angka kematian 6,26 persen.
Masyarakat perlu mengetahui gejala luar inveksi Covid-19. Terbanyak demam 47,4 persen, sesak napas 42,1 persen dan batuk 43,27 persen.
Sementara itu terkait edukasi ke masyarakat, Tim Satgas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Karanganyar dibekali Perbup No.84/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Di dalamnya memuat sanksi dan denda bagi warga abai prokes. Dalam perjalanannya, Satgas juga melaporkan resistensi kalangan pedagang pasar tradisional dan hajatan dalam menerapkan prokes.
Sementara itu ia menyebut struktural Satgas juga ada yang membidangi pemulihan ekonomi selain dari OPD yang membidangi seperti BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan lintas sektoral.
"Yang penanganan ekonomi, pemkab sudah menganggarkan. Bansos sudah dilaksanakan, bantuan-bantuan UMKM sudah dikucurkan. Ada bantuan dari pusat juga. Nanti diidentifikasi mana yang perlu dibantu dengan sumber APBD kabupaten," katanya.