Kuala Lumpur, Gatra.com - Partai Islam Se-Malaysia pada Kamis (15/10) mengumpulkan mitranya dalam koalisi Perikatan Nasional (PN) yang berkuasa untuk terus mendukung Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Langkah ini dilakukan menyusul ancaman Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai berpengaruh di Malaysia menyatakan akan menarik dukungannya terhadap PN.

Sekretaris Jenderal PAS, Takiyuddin Hassan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa partai-partai yang membentuk pemerintahan PN harus bertindak secara kolektif dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. 

“PAS pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kami kepada raja karena dapat menyelesaikan konflik apa pun, termasuk politik, hingga membawa ketenangan, harmoni, dan stabilitas ke negara ini. Kami yakin bahwa raja telah bertindak sesuai dengan hak prerogatif dan kebijaksanaannya sebagaimana diatur oleh Konstitusi Federal dan undang-undang tentang konsep monarki konstitusional," katanya, dikutip Channel News Asia, Kamis (15/10).

Dia mengacu pada penunjukan raja terhadap Muhyiddin untuk mengambil alih sebagai perdana menteri pada Maret, setelah pengunduran diri mendadak Dr Mahathir Mohamad. 

Takiyuddin, yang juga seorang menteri di departemen perdana menteri, mengatakan bahwa mereka yang dipercaya untuk membentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Muhyiddin, harus melakukannya secara efektif. 

“PAS menghimbau kepada pihak-pihak yang telah dipercaya untuk membentuk Pemerintahan Yang Mulia, yang sekarang dipimpin oleh Bapak Muhyiddin sebagai perdana menteri, diberikan dukungan penuh tanpa halangan agar pemerintahan ini dapat berfungsi dengan baik dan efektif,” katanya.

“Kabinet yang terdiri dari Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, PAS dan Gabungan Rakyat Sabah harus bertindak secara kolektif dan bertanggung jawab untuk mengedepankan dan fokus pada kesejahteraan rakyat, terutama dalam masa yang penuh tantangan ini dimana semua pihak bekerja keras untuk menahan. Penyebaran COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi negara yang terpukul parah," tambahnya.

Pada hari Selasa kemarin, UMNO mengumumkan setelah rapat biro politik bahwa mereka sedang mempertimbangkan apakah akan menarik dukungannya kepada pemerintah PN. 

Partai itu juga mengatakan akan menetapkan persyaratan baru secara tertulis untuk melanjutkan kerja sama politiknya dengan koalisi yang berkuasa.

Sebuah pernyataan dari sekretaris jenderal partai Ahmad Maslan mengatakan, semua ketua badan penghubung UMNO negara bagian dan anggota Dewan Tertinggi, termasuk mereka yang menjalani karantina, setuju dengan keputusan tersebut.

Ahmad Maslan mengatakan pertemuan itu juga menyarankan kepada panitia pengarah Muafakat Nasional (MN) agar MN segera terdaftar sebagai koalisi politik yang sah.

MN adalah koalisi yang dibentuk oleh mantan lawan politik PAS dan UMNO pada September 2019. 

Ketika ditanya apakah UMNO akan segera menarik diri dari PN jika koalisi menolak menerima persyaratan baru, Ahmad Maslan mengatakan bahwa diskusi lebih lanjut akan terus diadakan.

Sebelumnya, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengklaim mendapat  dukungan lebih dari 120 Anggota Parlemen. Ia menyebut bahwa raja akan meminta masukan dari kepala partai dan untuk mengkonfirmasi dokumen yang diserahkan oleh presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR).

Namun, Istana Negara mengatakan pada hari Selasa bahwa Anwar tidak memberikan daftar nama orang-orang yang mendukungnya selama audiensi di kerajaan.

Polisi mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah memanggil Anwar untuk membantu penyelidikan terhadap daftar viral anggota parlemen federal yang diduga mendukung upayanya untuk menjadi perdana menteri.