Pati, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Jawa Tengah meminta RSUD RAA Soewondo Pati untuk meningkatkan pelayanan dan merevolusi manajemen. Mengingat, Balai Layanan Umum Daerah (BLUD) ini mengalami penurunan kapasitas hingga 16 persen.

Wakil Ketua I DPRD Pati, Joni Kurnianto mengatakan, menurunnya kapasitas sangat dipengaruhi kinerja dan pelayanan rumah sakit, apalagi selama ini banyak mendapatkan pengaduan masyarakat.

“Lamban dan sering tidak direspon rujukan dari Puskesmas dan RS lain, padahal masyarakat membutuhkan. Kapasitasnya hanya diisi 16 persen, bangkrut perusahaan kalau itu hotel. Perlu pembenahan dan revolusi yang luar biasa serta habis-habisan,” kata Joni selepas audiensi antara jajaran Komisi D dengan direksi RSUD RAA Soewondo Pati di gedung DPRD Pati, Kamis (15/10).

Joni menilai ada sistem dan manajemen yang salah di tubuh RSUD. Misalnya saja pelayanan informasi yang tidak ramah dan kurang responsif. Sehingga membuat masyarakat enggan untuk memercayakan kesehatannya di sana.

“Kalau karyawan itu gak bisa nangani, sudah buang saja ganti orang baru. Contohnya front office dikasih orang yang ramah yang ngerti BPJS, tentang RS, dan ngerti ilmu kesehatan. Operator telepon juga kasih orang-orang yang seperti itu,” sarannya.

Jika pihak RSUD berdalih karena meningkatnya status yang semula kelas C menjadi kelas B, menjadi salah satu faktor. Joni menganggap tidak bisa menjadi alasan dalam memberikan pelayanan.

“Ya udah turunkan saja kalau gitu, tidak usah naik kalau tambah bobrok manajemennya, malu. Saya sendiri telpon direspon lambat, dari jam 12 siang baru dijawab 10 malam. Ini tidak boleh terjadi lagi, kasihan masyarakat sudah dilanda pandemi, PHK, kerjaan kurang mau kesehatan aja sulitnya setengah mati,” paparnya.

Dalam pandangan yang sama, anggota komisi D DPRD Pati, Muntamah meminta agar secepat mungkin RSUD direvolusi total. Lantarang tingkat kepercayaan masyarakat menurun drastis, terbukti dengan turunnya kapasitas.

“Faktanya pelayanan memang tidak baik-baik saja. Terbukti dengan banyaknya aduan masyarakat. Dengan menyandang status paripurna, harusnya pelayanan juga paripurna,” tegasnya.

DPRD Pati memberikan waktu jajaran direksi RSUD selama satu pekan untuk memberikan jawaban. Pasalnya saat audiensi Plt Direktur RSUD, Prino berhalangan hadir. Dan untuk selanjutnya akan terus dipantau hingga satu bulan untuk melihat perubahan.