Ambon, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menginventarisir kerusakan rumah-rumah  yang terkena imbas dari bentrokan pasca demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di lokasi sekitar Jembatan Merah Putih (JMP), Desa Poka, Kota Ambon.

Upaya ini dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi bentrok oleh Asisten II Setda Maluku Ali Masuku, untuk memastikan tingkat kerusakan akibat insiden pelemparan batu oleh mahasiswa ke aparat saat aksi unjuk rasa, Senin 12 Oktober 2020.

Ali Masuku didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Maluku Deny Lilipory, Kepala Satpol PP Setda Maluku Andre Adrianz serta Sekretaris Satpol PP Kota Ambon Aulia Waliulu.

Kasat Pol PP Setda Maluku, Andre Adrianz mengatakan, informasi yang diperoleh paska aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu, terjadi insiden pelemparan batu sehingga mengenai rumah penduduk sekitar JMP Desa Poka. "Setelah kami turun ke lapangan dan menginventarisir, memang ada sekitar tiga rumah warga yang mengalami kerusakan," ungkap Adrianz di Ambon, Selasa (14/10)

Terkait kerusakan tersebut, kata Adrianz, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perumahan dan Permukiman akan membantu membiayai kerusakan tersebut. "Kita juga sudah ketemu dengan keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Jadi, kita akan segera memperbaiki kerusakan itu," kata Adrianz.

Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Poka, Erick van Room yang turut mendampingi mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut membawa dampak kerusakan terhadap beberapa rumah warga.

"Tadi katong su cek bersama-sama pak Asisten II, Pak Kadis Perumahan dan Permukiman, Pak Kasat Pol PP, memang ada beberapa rumah yang rusak. Kerusakan pada genteng atau atap rumah yang bocor, karena terkena lemparan batu," ujarnya.

Erick berterimakasih atas perhatian Pemprov Maluku terhadap warga yang terkena dampak. "Beta (saya) selaku Pj Kepala Desa menyampaikan terimakasih karena warga saya yang rumahnya mengalami kerusakan akan dibantu pemerintah," tandas Erick.