Kuala Lumpur, Gatra.com – Para pemimpin oposisi senior sekutu Anwar Ibrahim menyebut pihak istana nasional Malaysia menunda audiensi dengan raja yang dijadwalkan berlangsung hari Rabu (14/10). 

Penundaan tersebut berlangsung di tengah pergolakan baru jabatan perdana menteri yang saat ini dipimpin PM Muhyiddin.

Dalam sebuah pernyataan, para pemimpin oposisi Partai Aksi Demokratik (DAP) dan Amanah mengatakan bahwa mereka awalnya dipanggil untuk audiensi terpisah dengan raja.

"Namun, tadi malam sekretaris pribadi senior Yang Mulia memberi tahu kami bahwa kedua sesi dengan Yang Mulia telah ditunda," bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Mohamad Sabu.

Sebelumnya, Anwar pada Selasa bertemu dengan Raja Al-Sultan Abdullah untuk membuktikan bahwa dia memiliki dukungan mayoritas parlemen yang dapat meyakinkan mampu membentuk pemerintahan baru. 

Langkah ini memicu ketegangan politik baru di Malaysia karena hanya beberapa bulan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin naik menduduki jabatan tersebut.

Seorang pejabat senior istana mengatakan semua kegiatan pertemuan dengan raja untuk sementara telah ditunda karena dilakukan penguncian parsial selama dua minggu di ibu kota Kuala Lumpur dan negara bagian Selangor, akibat Covid-19 yang mulai berlaku pada hari Rabu.

Pengawas keuangan istana Ahmad Fadil Shamsuddin menyebut rencana pertemuan akan diputuskan setelah pembatasan kembali dicabut.

Pada konferensi pers pada hari Selasa, Anwar mengatakan bahwa dia telah menyerahkan dokumen kepada raja untuk membuktikan bahwa dirinya mendapat dukungan dari lebih dari 120 anggota parlemen di 222 kursi parlemen.

Namun istana mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Anwar telah mengajukan sejumlah anggota parlemen yang dia katakan mendukungnya, namun tidak menyebut identitas identitas siapa saja pendukungnya.

Diketahui, posisi raja di Malaysia memainkan peran yang sebagian besar bersifat seremonial, namun mempunyai otoritas menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya orang tersebut mampu memimpin suara mayoritas di parlemen. Pemerintah baru biasanya dilakukan melalui pemilihan di Malaysia namun raja memainkan peran ketika terjadi sesuatu kasus tertentu.

Awal tahun ini, pada puncak perselisihan politik di Malaysia, menyebabkan jatuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad. Raja pun menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri setelah bertemu dengan setiap anggota parlemen untuk mengetahui siapa yang mereka dukung.

Sejumlah kritikus menilai Muhyiddin, yang bertahan dengan mayoritas dua kursi di parlemen, telah mencuri kekuasaan dengan menggeser aliansi dengan alih-alih mendapatkannya di kotak suara.