Kuala Lumpur, Gatra.com – Partai berpengaruh di Malaysia, UMNO sedang mempertimbangkan gagasan untuk menarik dukungannya terhadap Perikatan Nasional (PN) milik PM Muhyiddin dan akan menetapkan ketentuan baru secara tertulis untuk melanjutkan kerja sama politiknya dengan koalisi yang berkuasa.

Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan mengatakan, hal itu disepakati melalui suara bulat pada rapat Biro Politik Dewan Tertinggi partai, yang berakhir Selasa malam (13/10).

Dia menambahkan bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan diberitahu tentang keputusan partai dan persyaratan baru pada hari Rabu.

"Semua ketua badan penghubung UMNO negara bagian dan anggota Dewan Tertinggi, termasuk yang menjalani karantina, setuju dengan keputusan itu," katanya kepada wartawan di lobi markas UMNO usai pertemuan, dikutip Channel News Asia, Rabu (14/10).

Sekjen mengatakan bahwa Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dijadwalkan melakukan audiensi dengan Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada pukul 5 sore pada hari Kamis besok.

Pertemuan dua sesi selama lima jam yang dipimpin oleh Ahmad Zahid Hamidi itu dihadiri oleh wakilnya Mohamad Hassan dan semua pemimpin sayap partai.

Ahmad Maslan mengatakan pertemuan itu juga menyarankan kepada panitia pengarah Muafakat Nasional (MN) agar MN segera didaftarkan sebagai koalisi politik yang sah.

Ia menegaskan, UMNO memandang stabilitas politik sangat penting dan pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.

Ketika ditanya apakah UMNO akan segera menarik diri dari PN jika koalisi menolak menerima ketentuan baru, Ahmad Maslan mengatakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan.

Dia mengatakan keputusan itu dibuat berdasarkan situasi politik di negara itu, setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim melakukan audiensi dengan raja pada hari Selasa.

Dikutip Bernama, Anwar Ibrahim mengaku mendapat  dukungan lebih dari 120 anggota Parlemen. Dia menambahkan bahwa raja akan meminta masukan dari kepala partai dan untuk mengkonfirmasi dokumen yang diajukan oleh presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR).

Istana Negara mengatakan pada hari Selasa bahwa Anwar Ibrahim tidak memberikan daftar nama orang-orang yang mendukungnya selama audiensi kerajaan.

Dalam pernyataannya, Pengawas Keluarga Kerajaan Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan pertemuan antara raja dan Anwar Ibrahim pada Selasa berlangsung sekitar 25 menit. 

“Dalam pertemuan ini, Pak Anwar sudah mempresentasikan jumlah Anggota DPR yang menurutnya mendukungnya. Namun, dia tidak menunjukkan daftar nama anggota parlemen tersebut untuk mendukung klaimnya. Sehubungan dengan itu, raja telah menyarankan Tuan Anwar untuk mematuhi dan menghormati proses hukum sesuai dengan Konstitusi Federal,” kata pengawas keuangan.