Pekanbaru,Gatra.com- Pemerintah Provinsi Riau harus mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca demonstrasi beberapa hari lalu. Menurut Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Riau, Dr. Nopriadi, SKM. M.kes, setiap kerumunan kala pandemi berpotensi menghasilkan lonjakan kasus Covid-19.

"Kita lihat satu atau dua minggu kedepan, pasti ada potensi lonjakan kasus. Sebelum itu terjadi pemangku kepentingan mestinya harus memiliki instrumen antisipasi," jelasnya kepada Gatra.com melalui sambungan seluler, Rabu (14/10).

Nopriadi pun berharap pemerintah segera melakukan rapid test antigen di kota Pekanbaru sebagai pusat unjukrasa. Hanya saja, menurutnya pemerintah telah mengambil kebijakan  untuk menepikan opsi rapid test skala massal, dan fokus pada rapid test untuk orang bergejala.

"Idealnya skala massal untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kalau menunggu sampai munculnya orang bergejala, dikhawatirkan sudah lebih dulu terjadi penyebaran," imbuhnya.

Adapun aksi unjukrasa memprotes Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) yang berlangsung di kota Pekanbaru, pada pekan pertama dan kedua Oktober 2020, diikuti ribuan orang. Dalam aksinya, demonstran nyaris tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Situasi tersebut, sambung Nopriadi, sangat beresiko. Terlebih saat ini penyebaran Covid-19 di Riau sudah dalam tahap transmisi lokal. Situasi dimana kebijakan pembatasan sosial bersekala besar dan mikro, belum tentu mampu membendung sebaran Covid-19.

"Untuk hasil yang maksimal sebenarnya dilakukan sejak awal pandemi. Lockdown atau PSBB yang dilakukan dapat meredam sebaran Covid-19. Kalau saat ini kondisinya memang mengharuskan penerapan protokol kesehatan sejak di tingkat rumah tangga," tukasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, terhitung sejak awal pandemi Maret hingga Rabu (14/10) pasien terkonfirmasi Covid-19 mencapai 10.338 orang.