Jakarta, Gatra.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliri P. Batubara menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras, untuk segera membentuk tim lintas kementerian atau lembaga guna membuat peta penggunaan beras fortifikasi guna mempercepat penanganan stanting.

Juliari di Jakarta, Selasa (13/10), menyampaikan, percepatan penggunaan beras fortifikasi ini melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Untuk mempercepat realiasinya, menteri juga mengagendakan rapat dengan kementerian atau lembaga terkait.

Menurutnya, rapat tersebut untuk menyepakati kebijakan penggunaan beras fortifikasi oleh kementerian atau lembaga terkait, sehingga implementasinya bisa lebih baik karena melibatkan pihak-pihak terkait.

Berbagai kajian tentang penggunaan beras fortifikasi ini pun, lanjut pria yang akrab disapa Ari tersebut, bisa digunakan secara baik untuk menunjang program BPNT yang direalisasikan melalui bantuan sosial (Bansos) pangan dan telah berjalan.

"Saya meminta K/L terkait untuk turut mendukung sehingga masalah stunting di Indonesia dapat dikurangi secara efektif dan masif,” ujarnya.

Ari mengungkapkan, upaya percepatan ini merupakan penjabaran dari instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menugaskan Kemensos untuk mepercepat pencapaian target penanganan stanting sebesar 14% di Tanah Air melalui BPNT.

Menurutnya, untuk BPNT harus membuat kajian tentang berbagai produk makanan yang memiliki dampak langsung bagi pengurangan stunting dan bisa dimasukkan dalam program ini. "Di Kemensos BPNT telah dan sedang berjalan dengan menyasar 19 juta keluarga. Namun, dari jumlah yang ada, perlu rinci satu per satu jenis beras yang dikonsumsi melalui program tersebut," ungkapnya.

Berdasarkan informasi bahwa ada warga penerima beras fortifikasi bisa memperbaiki gizi anak-anak usia dini ataupun balita. "Kita perlu dukungan berbagai pemangku kepentingan dan ditugaskan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) melakukan kajian bersama dengan Puslitbang, Bulog, serta BPOM," ujarnya.

Sementara itu, Hartono Laras, menyampaikan, tim yang akan ditugaskan antara lain Kemensos, Kemenkes, BUMN, Kemendagri, Kementan, BKKBN, BPOM, Bappenas, dan Kemenperin untuk segera merumuskan aspek kebijakan karena merupakan program besar dan strategis.

"Ini program besar dan di RPJM 2020-2024 dinyatakan bahwa soal penanganan stunting ini masuk menjadi program prioritas nasional,” ungkapnya.

Pada 2018, angka stunting di Indonesia ada di angka 33,38%, lalu turun 27,67%, sehingga perlu menurunkan sebanyak 680 ribu guna mencapai angka 14%. "Intinya perlu sinergi yang kuat antara K/L terkait dalam tim tersebut. Menteri Sosial menginisiasi gelar rapat dan sebelumnya akan disiapkan di Eselon I, meminta pendapat pakar dan akademisi terkait program ini," ujar Hartono.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, Asep Sasa Purnama, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk penanganan stunting agar penangannya bisa lebih cepat. Teknisnya bersama Bulog atau mitra lainnya untuk pengadaan berasnya.

"Kami akan melakukan kalkulasi dan akan menyiapkan data aktual dan teranyar terkait progres Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Sembako,” ujar Asep.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya serta memiliki keterlambatan dalam berpikir.