Karanganyar, Gatra.com- Umat Islam dari berbagai organisasi menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPRD Karanganyar, Selasa (13/10). Melalui Aksi 1310 ini, para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Anak NKRI mendesak para wakil rakyat meneruskan aspirasinya ke DPR RI dan presiden.

Sebelum para perwakilannya beraudiensi dengan kalangan Dewan, para pengunjuk rasa menyampaikan orasi secara terbuka melalui pengeras suara di tepi Jalan Raya Lawu depan gedung DPRD. Terlibat sejumlah unsur organisasi umat Islam seperti Kokam, PDM, Tapaksuci, Majelis Mujahidin, FPI, Laskar Labbaik Karanganyar, sejumlah pondok pesantren dan sebagainya. Para pentolan ormas menyebut pembuatan UU tersebut sudah menciderai hati rakyat dengan mengundangkan aturan yang tidak bermanfaat dan cenderung memiskinkan para pekerja.

"Kami bukan dari kalangan buruh. Tapi jika negara ini diinjak-injak kepentingan asing dan pengusaha, para pemimpin harus diingatkan," kata Koordinator Aksi dari Forum Umat Islam Karanganyar diiringi suara takbir.

Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu terus berlangsung di depan gedung DPRD sambil menunggu audiensi perwakilannya dengan para anggota dewan. Sementara itu audiensi perwakilan Anak NKRI diterima lima orang anggota DPRD yang dipimpin Anggota Komisi D Wagiyo.

Di dalam ruang OR, Fadlun Ali kembali mendesak anggota DPRD menyampaikan aspirasinya ke pimpinan Dewan. Harapannya, aspirasi itu diteruskan ke pimpinan DPR RI dan presiden.

"Kami terpanggil menyelamatkan negeri ini. Peduli terhadap keselamatan negeri tercinta dari pengaruh asing dan perkembangan ideologi di negara kita. Ini (Omnibus Law) UU yang aneh. Sebelum digedok seharusnya disosialisasi. Ada sebagian anggota dewan yang tidak mendapat draftnya tapi langsung disahkan. Ada pasal-pasal yang disahkan secara gelap," katanya.

Di hadapan anggota Dewan di Karanganyar, mereka membacakan sikap MUI bahwasanya pemerintah sudah mengabaikan pimpinan ormas Islam yang menolak UU Cilaka.

Anggota Komisi D Muh Ihsan berjanji menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa ke pimpinan dewan. Dikatakannya, para pimpinan dewan sedang bertugas ke Ibu Kota.

Sementara itu gedung Dewan dijaga ketat anggota kepolisian dan TNI. Pintu gerbang utama dan belakang juga diblokade. Hanya mereka yang berkepentingan diperbolehkan masuk.