Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertemu dengan serikat buruh dari berbagai daerah di rumah dinas Gubernur, Puri Gedeh, Kota Semarang, Minggu (11/10).

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut, Ganjar didampimgi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Sakina Rosellasari, bertukar pikiran tentang UU Cipta Kerja yang masih menimbulkan polemik.

“Dengan pertemuan santai ini bisa berdiskusi dan saling memahami. Terutama yang diinginkan buruh, sehingga ada ruang yang lebih dingin, bisa konsentrasi dan berbagi untuk merespons ini,” ujarnya.

Menurut Ganjar, dalam pertemuan itu saling mengevaluasi dan bertanya tentang apa yang bisa dilakukan setelah draft dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan.

Serikat pekerja maupun buruh dari Jateng akan muncul inisiatif, misalnya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan pendapat hingga mengusulkan saran untuk mengisi rencana 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Melalui pertemuan ini, kami harapkan semua akan saling terbuka. Tadi blak-blakan, buka-bukaan bahwa ternyata kawan-kawan dari SPSI dan kami sama-sama tidak mengerti tentang UU Cipta Kerja,” ujar Ganjar.

Untuk mendengarkan keinginan serikat pekerja dan buruh di Jateng, Ganjar mengatakan, akan menyiapkan ruang tempat mengadu.

“SPSI sepakat untuk mengonsolidasikan diri secara internal untuk kemudian bisa membahas dengan lebih cermat, terutama tentang Bab 4 UU Cipta Kerja yang mengatur tentang tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng, Suhartoyo, mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Jateng untuk bertukar pikiran tentang UU Cipta Kerja.

“Pak Ganjar membuka dialog tentang keinginan kami terhadap UU Cipta Kerja dan PP. Nantinya kami akan membuatkan satu usulan untuk PP yang akan dikawal Pak Gubernur,” ujar Suhartoyo.