Padang, Gatra.com- Aksi massa unjuk rasa pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja semakin. Demi memberikan pengamanan, Polda Sumatra Barat (Sumbar) mengirim 100 personel bantuan kendali operasi (BKO) ke Jakarta.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, 100 personel BKO itu dari Satbrimob Polda Sumbar. Jumlah itu sesuai permintaan Mabes Polri untuk memperkuat pengamanan di Ibu Kota Jakarta, dalam rangka unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang semakin memanas.

"100 personel dari Satbrimob Polda Sumbar telah dilepas BKO ke Jakarta tadi siang, dalam rangka pengamanan unjuk rasa terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Satake kepada Gatra.com, Kamis (8/10).

Menurut Satake, BKO itu sesuai Surat Telegram dari Kapolri pada 6 Oktober 2020 lalu. Dalam ST itu diterangkan, selain personel dari Sumbar, BKO juga diberangkatkan dari Polda provinsi lainnya, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Polda Lampung.

Sebelumnya, Polda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan 950 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumbar. Jumlah itu untuk membantu Polresta Padang agar proses unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa, dan Serikat Pekerja di Kota Padang berjalan damai.

Selain itu, Toni mengaku, meskipun menurunkan banyak personel tapi tidak menggunakan senjata. Alasannya, peserta aksi unjuk rasa tersebut bagian saudara dari masyarakat Sumbar. Dengan begitu, proses pengamanan harus mengutamakan komunikasi persuasif, agar aksi unjuk rasa berjalan damai dan aman.

"Kita tegaskan, dalam pengamanan tidak menggunakan senjata. Mereka bagian dari saudara kita juga. Jadi kita hanya melakukan pengamanan agar aksi berjalan damai tanpa kerusuhan memakan korban," imbuh Toni.