Padang, Gatra.com - Ribuan massa mengepung Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu, (7/10). Mereka melakukan unjuk rasa dalam rangka menolak Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

Ribuan massa tersebut mayoritas terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Sumbar, serikat pekerja Kota Padang, hingga siswa SMK. Mereka mendesak DPRD Sumbar segera menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law dan UU Cipta Kerja, ditindaklanjuti secara kelembagaan ke pemerintah pusat.

"Kami minta DPRD Sumbar sampaikan ke pemerintah, bubarkan Omnibus Law dan UU Cipta Kerja yang tidak berpihak ke rakyat. Kalian itu dipilih oleh rakyat, tapi menyengsarakan rakyat," sebut orator di luar kawat berduri.

Pantauan Gatra.com, ribuan massa berkumpul di sisi timur dan barat Gedung DPRD Sumbar. Setiap orator silih berganti menyampaikan orasi keberatan terhadap UU Sapu Jagat yang dinilai tidak berpihak terhadap rakyat, terutama UU Cipta Kerja yang dinilai hanya menguntungkan kapitalis.

Dalam orasi di tengah hujan, suasana unjuk rasa terasa bertambah tegang. Ribuan massa mendesak pintu pagar Gedung DPRD Sumbar dibuka, namun pihak kepolisian berusaha menenangkan massa dengan pengeras suara dari balik pagar kawat di sepanjang pintu masuk. Pihak polisi pun terlihat siaga penuh.

"Harap tenang. Tolong jangan aksi anarkis. Pimpinan kami sedang negosiasi dengan anggota DPRD. Jangan sampai ada aksi merusak," kata Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Edi Mardianto, yang ikut hadir mengamankan unjuk rasa ini.