Jakarta, Gatra.com- Sebagai bentuk usaha kolaboratif untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia, Akulaku Finance Indonesia laksanakan pameran virtual yang merupakan bagian dari program BIK 2020 (Bulan Inklusi Keuangan 2020). Agenda ini diadakan dari 5 Oktober - 3 November 2020.

"Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai layanan keuangan inklusif di ekosistem Akulaku dapat langsung mengunjungi situs www.bik2020.id, masuk ke fitur BIK Expo, dan mencari booth virtual dari Akulaku Finance di  cluster_ pembiayaan 2 dan penjaminan," kata Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10).

Menurut Efrinal, langkah ini seiringan dengan upaya pemerintah dalam hal peningkatan indeks inklusi keuangan nasional. 9Diantaranya adalah dengan menyiapkan program-program webinar edukatif mengenai inklusi keuangan, dan juga menawarkan berbagai promo pembiayaan yang dilakukan dengan konsep tanpa kontak langsung dan tanpa tunai.

"Kami mengundang masyarakat untuk mencoba layanan digital pembiayaan Akulaku Finance selama masa partisipasi kami dalam BIK 2020,” ujar Efrinal.

Ia berharap usaha kampanye dan kolaborasi dari 300 lembaga jasa keuangan dalam BIK 2020 ini dapat membantu menstimulasi ekonomi nasional. Juga semakin meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan akses pendanaan bagi masyarakat Indonesia.

"Akulaku Finance secara konsisten dan terus menerus akan tetap fokus dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat hingga pasca berakhirnya BIK 2020 pada 3 November 2020 melalui kegiatan-kegiatan edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pelaku sektor industri keuangan,” papar Efrinal.

Sementara itu, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Sarjito menyebut rangkaian BIK 2020 dilaksanakan untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional (PEN). Terutama dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

“Dengan berbagai kegiatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen kami melibatkan lembaga jasa keuangan, perbankan dan juga e-commerce, financial technology untuk penyaluran kredit pembiayaan UMKM," katanya.

Hal ini juga mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun jumlah produk atau layanan jasa keuangan. "Pembukaan rekening serta berbagai penjualan jasa keuangan dan juga berbagai macam promo khusus untuk menarik minat masyarakat dalam memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan 2020 ini,” ungkap Sarjito.

Menurut anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19.

“Kami meyakini, dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan, diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi,” kata Tirta dalam pembukaan BIK 2020, Senin (5/10).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menambahkan, inklusi keuangan mempunyai peranan penting untuk PEN. Khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) guna meningkatkan kegiatan usaha.

“Percepatan pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka menjadi meningkat kembali seperti kondisi normal. Kemudian gerakan menabung menjadi prioritas selanjutnya, karena perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil,” ujar Iskandar.

Menurutnya, dengan adanya BIK diharapkan indeks inklusi keuangan akan meningkat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, 28 Januari 2020 pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif dari 76% menjadi di atas 90% dalam waktu 3 tahun ke depan.

“Indeks inklusi keuangan Indonesia saat ini masih 76,2%. Walaupun sudah naik pesat tapi indeks ini masih di bawah Tiongkok dan India yang telah mencapai 80% pada tahun 2019,” ungkap Iskandar.