Berlin, Gatra.com - Kelompok hak asasi manusia mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mengajukan pengaduan pidana di Jerman dengan meminta jaksa untuk menyelidiki dua serangan senjata kimia di Suriah yang menonjol, sebagai salah satu kekejaman terburuk dalam konflik berkepanjangan di negara itu.

The Associated Press melaporkan Selasa (6/10), tiga kelompok, termasuk organisasi hak asasi manusia Suriah dan aktivis hukum internasional, ingin agar jaksa agung Jerman menyelidiki serangan sarin mematikan di pinggiran Damaskus di Ghouta Timur dan kota Khan Shaykhun yang masing-masing terjadi pada tahun 2013 dan 2017.

Mereka berpendapat ada banyak bukti untuk menyalahkan pemerintah Suriah atas serangan itu, termasuk Presiden Bashar Assad.

Inisiatif Keadilan Masyarakat Terbuka yang berbasis di New York, Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi Suriah, dan kelompok Arsip Suriah memilih untuk mengajukan gugatan mereka di Jerman karena negara tersebut menerapkan prinsip "yurisdiksi universal" yang memungkinkannya untuk mengadili kejahatan yang dilakukan di tempat lain. 

Pada bulan April, dua mantan anggota polisi rahasia Suriah diadili di Jerman dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan atas penyiksaan ribuan pengunjuk rasa oposisi.

Kelompok-kelompok itu mengatakan dokumen yang mereka serahkan ke jaksa Jerman minggu ini berisi informasi baru tentang serangan itu, termasuk beberapa yang diperoleh dari mantan pejabat pemerintah Suriah yang telah membelot.

Kedua serangan tersebut diperkirakan telah menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk anak-anak. Penggunaan senjata kimia dan penargetan warga sipil merupakan kejahatan perang.

Upaya untuk membawa pemerintah Suriah ke Pengadilan Kriminal Internasional telah terhalang oleh Rusia dan China, meskipun Belanda baru-baru ini membuat dorongan baru untuk membawa kasus ke pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Sekarang adalah waktunya bagi jaksa Eropa yang kompeten untuk bersama-sama menyelidiki program senjata kimia Suriah dan mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat Suriah yang bertanggung jawab," kata pendiri dan direktur Arsip Suriah, Hadi al Khatib, dalam sebuah pernyataan.

Direktur jenderal dan pendiri Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi Suriah, Mazen Darwish, mengatakan pengaduan yang diajukan di Jerman adalah bagian dari upaya untuk mencegah mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, menghindari keadilan sebagai bagian dari kesepakatan damai.

"Kami takut jika kami mencapai kesepakatan politik tanpa keadilan dan akuntabilitas, ini berarti kami akan mengembalikan negara kami ke putaran kedua perang," kata Darwish kepada The Associated Press. 

“Dan kali ini, kita akan memiliki perang baru yang dibangun di atas balas dendam,” tambahnya.

“Dan berbicara sebagai pengungsi Suriah, tidak mungkin saya akan menerima untuk kembali ke Suriah jika tidak ada pertanggungjawaban,” katanya.

Bahkan jika jaksa Jerman menambahkan serangan kimia ke dalam penyelidikan kejahatan yang mereka lakukan di Suriah, kecil kemungkinan sebuah kasus akan dibawa ke pengadilan kecuali terdakwa dibawa ke Jerman, karena negara tersebut tidak mengadili orang secara in absentia.