Pekanbaru, Gatra.com - Ayah tiga anak ini cuma mengulum tawa saat mendengar pertanyaan soal aksi blokir Amerika Serikat atas minyak kelapa sawit Malaysia sejak 30 September lalu.

"Itu sudah enggak aneh lagi lah. Sama saja dengan Eropa. Apapun pasti mereka lakukan untuk mendiskreditkan sawit. Asal tahu saja, upaya ini sudah berubah menjadi ideologi, lho," kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) kepada Gatra.com, kemarin.

Hanya saja, kebencian yang sudah mendarah daging tadi justru enggak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Sebab untuk urusan masak memasak hingga goreng menggoreng pun, Negeri Benua Biru dan Benua Merah ini masih bergantung pada minyak kelapa sawit.

Misalnya untuk membikin Pop-Corn, Kentucky dan Mc Donal. Bahkan untuk industri coklat serta makanan lain, juga dipakai.

Alasannya sederhana saja. "Minyak kelapa sawit dalam bentuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO) kan enggak mengandung trans-fat. Minyak ini punya karakteristik kayak Hydrogenated Oil," cerita Sahat Sinaga, ayah tiga anak tadi.

Sementara di Eropa maupun Amerika, minyak yang dipakai justru bersumber dari Soybean. Minyak ini mengandung trans-fat yang berbahaya bagi kesehatan. Bisa membikin jantung dan pembulu darah bermasalah.

Soybean tadi kata jebolan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973 ini, dihidrogenasi supaya hydrogenated oil nya bisa padat pada temperatur ruang dan tahan panas tinggi.

"Inilah yang dipakai untuk menggoreng. Tapi lantaran proses hydrogenasi tadi, minyak ini mengandung trans-fat lah," katanya.

Sebenarnya kata lelaki kelahiran Nainggolan Samosir Sumatera Utara (Sumut) ini, di Eropa dan Amerika, bibit kebencian kepada minyak kelapa sawit sudah mencuat sejak tahun '70-an.

Isu yang mencuat pertama kali adalah minyak sawit bisa menyebabkan obesitas dan kolesterol. "Sekitar tahun '78, saya tinggal di Eropa, isu itu masih berseliweran. Tapi Eropa enggak percaya dengan isu itu. Mereka tetap membeli minyak sawit," katanya.

Tapi setelah para ahli membuktikan kalau minyak sawit tidak seperti yang digembar-gemborkan, isu tadipun perlahan buyar. Bira tidak terulang lagi, Amerika dan perusahaan Tropikal Oil bersepakat untuk tidak saling menjelekkan. 

Lantas pada 2013, Benua Biru memutuskan untuk memakai biodiesel. Tujuannya untuk menurunkan emisi.

Demi menjalankan misi tadi, pemerintah setempat menggelontorkan subsidi kepada perusahaan yang mau membikin fatty acid methyl ester (fame) yang notabene bahan bakunya adalah minyak sawit.

Perusahaan berbondong-bondong membeli Crude Palm Oil (CPO) untuk membikin fame itu. Sebab harganya jauh lebih murah ketimbang minyak Rapeseeed. Selisihnya antara $US120-$US180 per ton.

"Harga CPO lebih murah. Kalau misalnya harga minyak sawit $US670 per ton, Rapeseed sudah $US790 per ton. Ini kita pakai harga acuan CIF Rotterdam," katanya.

Proyek pemerintah tadi kata Sahat benar-benar membikin industri fame ketiban durian runtuh. Soalnya, sudahlah dapat duit subsidi, perusahaan kebagian CPO yang harganya murah. Oil Tech, J&J Lurgi dan Desmet Ballestra yang mensuplay mesin pembuat Fame itu.

Lama kelamaan Perancis protes dengan keadaan itu. Sebab, gara-gara CPO tadi, minyak Rapeseed tak punya pamor alias tak laku untuk Fame. Maklum, sepanjang musim panas, orang pakai minyak sawit untuk membikin Fame . Pas di musim dingin saja baru Rapeseed tadi dilirik.

Pada 2016, produksi Indonesia meningkat hingga CPO mengusai pangsa pasar dunia. Mulailah muncul isu deforestasi.

"Dicari-carilah bahan untuk memperkuat isu itu. Foto orang hutan yang seolah teraniaya disebar. Tunggul-tunggul kayu difoto sedemikian rupa seolah-olah hutan Indonesia sudah luluh lantak," cerita Sahat.

Padahal, Padahal, jauh-jauh hari Presiden Soeharto sudah memerintahkan supaya sawit ditanam di bekas-bekas tebangan kayu. 

Lalu di tahun 2011 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) moratorium, enggak boleh lagi membuka lahan baru.

"Tapi bagi mereka, Perpres moratorium ini cuma lips service. Waktu itu ekspor CPO dan turunannya diganjal meski kemudian setelah kita upayakan melakukan gugatan di WTO, akhirnya kita menang," ujar Sahat.

Isu deforestasi mulai meredup, giliran ekspor biodiesel diganjal dengan aturan bea masuk tinggi. Alasannya, biodiesel itu dibikin pakai duit subsidi pemerintah, jadi bea masuknya tinggilah, biar fair bisnisnya.

Celakanya, tudingan itu dibumbui pula dengan bahasa; petani kelapa sawit mensubsidi pembuatan biodiesel.

"Alasan tadi sangat tidak masuk akal sebenarnya. Tapi itu tadilah, ragam isu pasti akan selalu dibikin supaya dapat harga murah. Sebab seperti yang saya bilang tadi, mereka butuh dengan minyak sawit ini," katanya.

Dan ini kata Sahat sudah terbukti. Segimana pun orang di dua benua tadi teriak-teriak, ekspor CPO malah melejit. Kebutuhan di pasar global meningkat.

Terlebih lantaran Covid-19 yang merajalela. Orang di dua benua tadi kesulitan memanen Rapa, Bunga Matahari dan Zaitun.

"Di Indonesia Covid enggak berdampak kepada petani kelapa sawit lantaran sudah lebih dari social distancing, panennya berjauh-jauhan," Sahat tertawa.

Sahat kemudian merinci, ekspor CPO kwartal I mencapai 7,6 juta ton, kwartal II naik menjadi 7,8 juta ton, kwartal III melejit menjadi 9,4 juta.

"Di kwartal IV kita memprediksi akan naik menjadi 9,5 juta ton. Inilah kontroversi sawit, dibenci tapi dibutuhkan," ujarnya.

Dari semua kenyataan yang ada itu kata Sahat, intinya soal sawit ini adalah persaingan usaha yang membikin 'ngeri' produsen minyak non sawit.

"Semua lini di masyarakat kita disusupi demi menjelekkan sawit ini, termasuk sejumlah media. Buktinya, ada berita yang bilang Fame dan biodiesel lebih buruk dari fosil. Tapi enggak ada alasan yang jelas kenapa sampai dibilang kayak gitu," ujar Sahat.

Dan sayangnya, orang Indonesia sudah banyak yang terpengaruh oleh isu-su yang ditabur itu; hampir di segala lini, termasuk oknum wakil rakyat.

Non-Governmental Organization (NGO) pengaruhi KLHK, dan sejumlah kementerian. Alhasil, tidak ada kementerian yang fokus untuk bertanggungjawab tentang serangan terhadap kelapa sawit ini.

Di sinyalir ada 17 kementerian yang mengurusi sawit. Lantaran begitu banyak, akhirnya, yang ada justru ribut. "Kenapa bisa seperti ini, ya inilah pintarnya penyusup itu. Mereka masih melakukan pola devide et impera. Adu domba," tegas Sahat.

Dan oleh semua isu tadi, mestinya Idonesia tidak perlu gugup, "Usahakan perbaiki tanaman kita supaya sustainable, garap lahan dengan baik dan produktif," pinta Sahat.

Lantas, hilangkan image subsidi. Caranya, dana selisih antara fame dan fosil, biar BPDPKS berurusan dengan Pertamina. Jadi, Pertamina membeli Fame ke perusahaan secara B to B saja," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah betul-betul tidak ambigu. Kalau memang sawit adalah tanaman yang bisa memperkerjakan orang banyak dan memberikan devisa tinggi, konsistenlah itu sebagai politikal will bahwa ekonomi Indonesai ditopang oleh sawit dan batubara.

"Dengan begitu, apapun yang terjadi, harus diperjuangkan. Lalu selesaikan lahan-lahan yang dikatakan hutan, lepaskan itu. Biar enggak dibilang deforestasi meski sebenarnya sebelum pemerintahan ini ada, masyarakat sudah ada di kawasan yang dibilang hutan itu. Di Sumut misalnya, dari tahun 1930 kawasan itu sudah jadi sawit dan ber HGU, tapi masih juga diklaim kawasan hutan," katanya.

Lantas yang lebih penting lagi kata Sahat, pemerintah harus menetapkan siapa sebenarnya komando di sawit ini, biar yang lain tinggal ikut saja.

"Kalau kapal ini mau bergerak kencang, jangan banyak jangkar," tegasnya. "Dan yang terakhir, kembangkan pemakaian biohidrokarbon yang melibatkan petani dan koperasi," tambahnya.

Abdul Aziz