Pekanbaru,Gatra.com- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyebut  digitalisasi pemilu merupakan isu anyar yang sedang dikupas Komisi II DPR RI. Isu tersebut menurut Doli merupakan salah satu tema prioritas yang diulas pihaknya.

"Nah,sekarang kita mendorong isu-isu baru meliputi digitalisasi pemilu, seperti e-recap, e-voting," jelasnya di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar Riau di Pekanbaru, Senin (5/10).

Digitalisasi pemilu merupakan upaya untuk menghadirkan solusi pemilu murah.Sebagai gambaran gelaran pemilu serentak pada tahun 2019 membutuhkan dana sebesar Rp25 triliun. Selain dana yang begitu besar, event pemilu serentak 2019 juga menimbulkan korban jiwa bagi penyelenggara pemilu. Hal ini terjadi lantaran lamanya proses perekapan suara, yang dilakukan secara berjenjang.

Selain mencurahkan perhatian pada isu-isu tersebut, sambung Doli, pihaknya juga memberikan sorotan terhadap cara meredam money politic di gelaran pemilu. Upaya menghilangkan politik uang tersebut, menurut Doli, membutuhkan seperangkat undang-undang.

Bukan hanya itu Komisi II juga bakal menajamkan tupoksi penyelenggara pemilu. Hal tersebut diperlukan agar tugas  penyelenggara pemilu tidak saling bertabrakan.

"Perlu pola penegasan tupoksi penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak over laping," urainya.

Terkait persoalan ambang batas parlemen yang kini mendapat sorotan. Sebut Doli, isu tersebut akan dibicarakan pada tingkat pimpinan partai politik.

"Isu isu klasik seperti ambang batas, baik parlemen maupun ambang batas presiden, soal sistem pemilu terbuka tertutup, soal besaran kursi. Itu akan dibicarakan di tingkat pimpinan partai. Sekarang kita mendorong isu-isu baru," katanya.