Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan, mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,1 triliun yang dikelola pihak swasta.

Bahkan, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) ini, kepada wartawan, akhir pekan ini meminta agar KPK dan Kemensetneg segera merampungkan masalah sejumlah BMN tersebut demi kesejahteraan rakyat.

"Mesti segera dilakukan. Aset negara milik rakyat. Digunakan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Adapun BMN senilai Rp571,5 trilun yang dikeola swasta dan tengah ditertibkan oleh Kemensetneg dan KPK, adalah Gelora Bung Karno (GBK), Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran, Gedung Veteran Semanggi, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Mardani juga mengapresiasi langkah Kemensetneg menggandeng KPK untuk menertibkan BMN tersebut. Ia pun meminta agar menyampaikan ke publik jika diduga ada pelanggaran dalam pengelolaan aset BMN tersebut. 

"Apresiasi Kemensesneg yang menggandeng KPK. Pastikan prosesnya berjalan transparan dan akuntabel. Termasuk umumkan jika ditemukan penyimpangan," ujarnya.

Mardani meminta agar penertiban aset BMN ini segera diselsaikan, karena menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah tentang dugaan penelantaran BMN yang berpotensi terjadi pengalihan tanpa prosedur. Ini harus segera diselesaikan. "Kami di Komisi II mendorong untuk selalu ada transparansi pengelolaan aset negara," tandasnya.

Sementara itu, ManajerInformasi TMII, Ira Dyah, mengatakan, belum ada diksusi atau kajian dari pihk manajemen terhadap langkah yang dilakukan terkait penertiban BMN.

Sampai saat ini, manajemen masih fokus pada perkembangan Pebatasan Berskala Besar (PSBB). "Penanganan dan pencegahan Covid-19 ini menjadi prioritas utama, yang kami terus pantau dan rata-rata semua masih bekerja di rumah," ujarnya. Sedangkan pihak PPK Kemayoran belum merespons permohonan konfirmasi.