Klaster pondok pesantren kasus Covid-19 bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Perlu model khusus dalam penanganannya, karena model pembelajaran lembaga ini berbeda. Tak boleh gegabah agar tak memunculkan berbagai masalah lain.

Rencana swab massal di semua pondok pesantren di Kabupaten Banyumas beberapa waktu lalu malah memunculkan kegaduhan. Satu sisi mempercepat penuntasan kasus, sisi lain mengganggu proses belajar para santri.

Kiai, nyai, sesepuh, bukan sekadar guru. Model pembelajaran yang mereka terapkan juga berbeda pada sekolah-sekolah umum. Karenanya, penanganan maupun pencegahan di lembaga ini tak bisa asal. Butuh komunikasi sekaligus langkah yang baik, sehingga semua terselamatkan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dibutuhkan protokol kesehatan khusus serta kerja sama antara pemerintah dengan ulama dan pengelola ponpes. “Peran Kemenag menjadi penting, ulama bisa bertemu untuk sama-sama buat aturan protokol di pesantren,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan potensi penyebab penularan Covid-19 juga penting untuk diketahui oleh masyarakat pesantren. Untuk itu, dibutuhkan kader yang dilatih untuk memberi edukasi dan menambah literasi. Nantinya, para kader tersebut didampingi oleh Dinas Kesehatan setempat dan organisasi, seperti RMI hingga Asosiasi Para Gus (Asparagus).

“Terus kemudian protokolnya dibuat. Nah setelah itu nanti akan kita ketahui kekurangannya apa, ya mari pemerintah membantu. Maka butuh kerja sama, antara pengelola ponpes dengan pemerintah,” jelas Ganjar.

Selain itu, munculnya ketakutan pada masyarakat pesantren mengenai stigma orang yang terpapar Covid-19 juga harus segera diubah. “Ini penting, karena kalau tidak, akan menjadi keresahan. Maka kita mesti jaga perasaan dan kepada para ulama-ulama, memang penting untuk kita bicara,” tegasnya.

Anggota DPRD Jawa Tengah Syarif Abdillah mengatakan, langkah Pemkab Banyumas menggelar swab massal di seluruh ponpes di daerah itu bisa memunculkan kegaduhan. "Karena kegaduhan ini jelas sangat mengganggu kegiatan pembelajaran di Ponpes. Pembelajaran bisa menjadi tidak fokus dan bisa kacau," ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap ini menambahkan, akan lebih baik jika swab di Ponpes dilakukan, bagi pesantren yang telah ditemukan kasus. "Karena kalau tiba-tiba semua Ponpes didatangi, diambil sample swab, maka kegiatan pendidikan semua Ponpes bisa kacau. Apalagi jumlahnya ratusan pesantren," sebutnya.

Selain itu, langkah swab massal di semua Ponpes di Banyumas juga memunculkan kekhawatiran orang tua santri. "Padahal santri yang ada tidak hanya dari Banyumas, tapi berbagai daerah di Jawa Tengah, maupun provinsi lain," terangnya.

Dia menambahkan, pemerintah provinsi telah menggulirkan program "Jogo Santri". Jangan sampai istilah Jogo Santri ini menjadi swab massal di Ponpes. “Pemerintah seharusnya menguatkan juga tim Jogo Santri. Tim tersebut yang akan bertugas mengontrol semua penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di pesantren,” bebernya.

Antara lain, kata dia, memastikan kebersihan setiap kamar santri maupun ruang belajar, mengawal penerapan penggunaan masker di lingkungan pesanten. Selain itu, kata dia, pelaksanaan pengecekan suhu dan kesehatan santri secara berkala. "Hingga memberikan penanganan kesehatan pertama kepada santri yang mengeluh sakit sesuai standar protokol kesehatan. Tapi semuanya tentu memerlukan pendampingan dari pemerintah," bebernya.

Atas dasar itu, kata dia, bagi Ponpes yang belum ditemukan kasus, cukup diberikan penguatan sosialisasi pencegahan. "Tentu sekaligus penguatan imunitas para santri, misal pemberian suplemen tambahan," katanya.

Ponpes yang belum ditemukan kasus, katanya, harus tetap melanjutkan aktivitas pendidikannya. Jangan sampai ditutup total. "Transfer ilmu jangan sampai berhenti. Memang harus dikuatkan sosialisasi pencegahan, dan penerapan protokol kesehatan," katanya. Muh Slamet