Mataram, Gatra.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, Komnas HAM akan menjembatani pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat, untuk menuntaskan masalah lahan pembangunan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah.

Adanya aduan masyarakat terkait masalah lahan di Mandalika, Komnas HAM akhirnya merekomendasikannyasa dengan mempertemukan pemilik lahan yang bersengketa dengan pemerintah daerah, ITDC dan atau lembaga lainnya.

"Posisi masyarakat yang melakukan pengaduan ke Komnas HAM, tidak dalam posisi menolak proyek pembangunan Cirkuit Mandalika. Namun masyarakat menginginkan adanya pemenuhan hak-hak oleh ITDC sesuai tuntutan berdasarkan alas hak yang dimiliki," ungkap Beka kepada wartawan di Mataram, Rabu (30/9).

Beka menambahkan Komnas HAM tidak dalam kontek memperlambat proyek strategis nasional tersebut. Namun pihaknya dalam koridor menjalankan arahan Presiden agar semua proyek strategis nasional harus berlandaskan hak asasi manusia.

"Kita Komnas HAM menawarkan, solusi agar pemerintah dan masyarakat duduk bersama berdiskusi menyelesaikan masalah lahan tersebut. Komnas HAM akan menjembatani untuk menyandingkan data pengadu dan pihak ITCD, untuk kemudian didiskusikan terkait hak-hak berdasarkan alas hak lahan yang dimiliki," ungkap Beka.

Menurut Beka, Komnas HAM justru mendorong penuntasan masalah lahan di Mandalika tanpa menimbulkan ekses. Untuk itu Komnas HAM siap menjadi kanal pengaduan masyarakat yang akan menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan pihak ITDC.

Ia mengakui bangga dengan NTB dimana modal sosialnya luar biasa, dari pihak pengadu tidak ada yang menolak proyek strategis nasional itu, namun hak masyarakat juga terlebih dahulu harus dituntaskan.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama unsur Forkompinda dan pihak PT ITDC mengaku kedatangan Komnas HAM untuk menuntaskan masalah lahan di Sirkuit Mandalika. "Harapan kami kehadiran Komnas HAM akan membantu menuntaskan masalah agar persoalan sengketa lahan ini tidak menimbulkan kegaduhan. Hal ini sesuai pesan dari Presiden, agar masalah selesai tapi tidak ada kegaduhan,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini berharap agar Komnas HAM akan menjadi kanal, sehingga aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat segera diselesaikan secara bersama-sama. Komnas HAM diharapkan akan fokus menyelesaikan sengketa lahan Mandalika di NTB hingga selesai.