Jakarta, Gatra.com - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan bahwa pemerintah tidak bijak jika melaksanakan Pilkada di tengah pandemi seperti sekarang. Hal itu ia sampaikan pada diskusi daring bertajuk "Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita" yang digelar LHKP Muhammadiyah pada Rabu (30/9). 

Menurut Pandu, pemerintah tidak memiliki rencana bagaimana mangakhiri pandemi Covid-19. Terutama jika menyangkut pada penanganan wabah Covid-19 di Pilkada. "Dari awal itu tidak ada plan of action tentang bagaimana mengatasi pandemi ini. Kegiatan apa yang harus dijalankan. Siapa yang melaksanakan, targetnya berapa banyak, dan bagaimana monitoring evaluasinya," katanya.

Ia mengatakan, seandainya pemerintah bergerak cepat dan serius ketika pada Maret silam, saat kemunculan awal pandemi di Indonesia, mungkin Pilkada serentak pada Desember mendatang bisa berjalan sesuai dengan harapan. Partisipasi pemilih sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemilu pun bisa digapai.

"Saya juga bingung ini mau Pilkada di Desember. Kalau kondisi masyarakat seperti sekarang siapa bisa menjamin keselamatan dan kesehatannya," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa hal itu juga menyangkut para peserta atau para pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada. Sebab tidak ada jaminan para calon kepala daerah itu bisa lolos dari paparan corona. 

"Apakah semua calon bisa sehat pada waktu dilantik. Apakah masih hidup? Saya bertanya lebih jauh. Karena virus itu tidak peduli siapa pun orangnya. Mereka-mereka ini sangat beresiko," ujarnya.

Pandu bahkan memprediksi bahwa pandemi mungkin akan berlangsung hingga lima tahun ke depan bila penanganannya selalu tidak pernah dinomorsatukan. Meskipun protokol kesehatan diperketat pada masa kampanye, kata Pandu, peningkatan jumlah kasus tidak akan bisa dihentikan. "Kasus kemungkinan akan terus meningkat. Bukan karena Pilkada saja, tapi karena usaha pemerintah belum optimal," ucapnya.