_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Wonogiri, Gatra.com - Deklarasi kampanye damai Pemilihan Kepala (Pilkada) Wonogiri yang semestinya diikrarkan dan ditandatangani seluruh pasangan calon di Kantor KPU Wonogiri pada Sabtu (26/9) justru tidak berjalan semestinya alias gagal. Persoalan itu dipicu lantaran tidak adanya kesepakatan antara dua tim kampanye terkait penggunaan kata nyawiji atau bersatu yang akan dicetak dalam alat peraga kampanye masing-masing paslon.
Paslon nomor urut dua menilai, kata nyawiji sudah menjadi branding Joko Sutopo-Setyo Sukarno atau Josss sejak lama sehingga tidak etis bila ada paslon lain yang menggunakan slogan tersebut. Sedangkan paslon nomor urut satu Hartanto-Joko Purnomo atau Harjo menyebut, kata nyawiji bisa digunakan siapa saja karena belum ada yang mempatenkannya.
Terkait persoalan itu, sehingga deklarasi yang semestinya berjalan lancar justru gagal dilaksanakan lantaran masing-masing paslon dan tim kampanye bersikukuh dengan argumennya terkait penggunaan kata nyawiji di APK.
Karena tak ada titik temu, Ketua KPU Toto Sihsetyo Adi akhirnya menutup acara itu dengan doa bersama dan menyatakan kampanye Pilkada Wonogiri sudah dimulai hari i hingga 5 Desember 2020.
"Kami berharap seluruh proses berjalan luber dan jurdil," katanya Selasa (29/9).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan KPU meski kegiatan deklarasi kampanye damai gagal. Pasalnya KPU sudah melaksanakan kegiatan itu sesuai peraturan yang ada.
"Kalau terjadi dinamika seperti itu, diluar perkiraan KPU. Secara aturan meski tidak ada penandatanganan deklarasi, KPU tidak melanggar," ungkapnya.
Menurut Ali, deklarasi bukan suatu tahapan dan bukan pula sebuah kewajiban. Kegiatan itu hanya simbol dimulainya tahap kampanye pilkada dan sarana untuk menyatukan komitmen masing-masing paslon dalam menjaga kondusifitas.
Ia menambahkan, persoalan itu bisa menjadi sengketa manakala KPU sudah menetapkan dalam sebuah keputusan ataupun berita acara. Namun sampai saat ini KPU belum membuat keputusan terkait APK dan bahan kampanye.
