Jakarta, Gatra.com – Kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan belakangan menjadi perbincangan di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan Anies yang tegas memberlakukan PSBB telah memunculkan riak, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Praktisi hukum dan pengamat publik, Togar Situmorang berpandangan hal itu wajar dalam demokrasi asalkan kritik yang diberikan bersifat konstruktif dan membangun, bukan celaan dan tuduhan tanpa dasar.

Pria yang kerap dijuluki Panglima Hukum itu mengatakan apa yang dilakukan Anies dalam kepemimpinannya sudah cukup bagus dan mumpuni. Hanya saja dengan adanya kritik yang konstruktif akan menambah bagus kualitas kepemimpinan dari mantan Mendikbud itu. “Saya akui Gubernur Anies Baswedan telah membuktikan terutama dalam melayani masyarakatnya dengan sungguh-sungguh,” ujarnya dalam perbincangan dengan awak media di Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Togar mengaku memiliki penilaian tersendiri dan objektif terhadap sosok Anies. Putera Batak kelahiran Jakarta itu mengatakan banyak tuduhan yang diberikan kepada Anies tidak jelas indikatornya dan tidak berdasarkan pada data dan fakta yang jelas. “Jangan sampai kita menilai cuma asbun alias asal bunyi saja,” tuturnya.

Ia mencontohkan langkah sigap dan berani Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan pandemi Covid-19 saat normalitas baru diberlakukan. Anies menurutnya turun langsung menginstruksikan ke petugas kesehatan dan seluruh jajarannya untuk segera mengecek kesehatan seluruh masyarakat Jakarta.

“Nah di sinilah kehebatannya Anies Baswedan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya, guna mengetahui kondisi kesehatan seluruh masyarakatnya, apakah nantinya ada atau tidak warganya yang teridentifikasi Covid 19,” ujarnya.

Selain itu gaya kepemimpinan Anies Baswedan menurutnya santun dan agamis dan tidak banyak diekspos untuk pencitraan. Gaya bicara sang gubernur menurutnya juga sangat berkelas, tidak marah-marah dan menunjukan karakter penyabar dan pemikir sejati.

“Di sini saya melihat seorang pemimpin yang punya Bobot, Bebet dan Bibit yang telah diturunkan oleh ketokohan Bapak bernama Baswedan seorang pejuang nasional,” tambahnya.

Ketika disinggung pelayanan publik di era Anies Baswedan, Togar Situmorang pelayanan publik di Ibukota sejauh ini sudah bagus. Alasannya karena Gubernur Anies Baswedan telah membuat keseimbangan. “Ini kan ibu kota kadang-kadang sedikit ada perbedaannya dengan ibu kota negara, Gubernur Anies Baswedan bisa mengimbangi dalam tata administrasi pelayanan publiknya antara kebutuhan negara dengan kebutuhan masyarakat Jakarta”.

Ia mencontohkan dalam pelayanan publik seperti KTP, KK, Akte dan lainnya telah dilakukan satu pintu dengan jemput bola artinya masyarakat langsung didatangi petugas kelurahan ke rumahnya masing-masing sehingga tidak dipersulit.

Sedangkan masalah klasik yakni banjir menurut Togar telah menjadi persoalan klasik, siapapun gubernurnya pasti mengalami persoalan yang sama yaitu banjir. “Jadi sekarang masyarakat jangan cuek harus bersama-sama ikut pro aktif mencegah banjir, di sini prinsipnya adalah kesadaran individu masing-masing warga Jakarta tidak bisa menyalahkan pemimpinnya,” katanya.

Menyangkut pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur menurutnya harus berdasarkan kajian dan alasan yang jelas. Disebabkan untuk mempersiapkan ibu kota harus dimulai dengan mempersiapkan instrumen dan perangkatnya.

“Jika memang ibu kota akan pindah, maka negara dalam arti administrasi mungkin bisa terlaksana. Tetapi jika pindah ibu kota negara hanya untuk memindahkan permasalahan ke daerah lain, itu tidak fair,” katanya.

Menurutnya semua pihak harus memikirkan dengan bijak, kolektif dan komprehensif, agar pemindahan ibu kota baru tidak menambah runyam masalah. Selain itu pemindahan ibu kota sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan jangka waktu panjang. Terlebih negara sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 yang belum selesai.

“Saya anggap wacana ini hanya Apple to Apple saja, karena mungkin kalau masih Presiden Jokowi, wacana pindah ibu kota tersebut masih terbatas karena khusus administrasi dan central business ya tetap harus di DKI Jakarta dan semuanya pasti masih bisa terlaksana di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah dua periode,” tandasnya.