Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai upaya dan kinerj Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah berjalan nyata dan berimbang. Artinya kesehatan dan ekonomi adalah dua hal penting yang saling terkait dan harus berjalan bersama.

“Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adalah tidak benar,” kata Misbakhun, di Jakarta, Sabtu (19/9).

Misbakun menilai sejauh ini kebijakan yang dikeluarkan Menko Airlangga sudah berjalan dan tidak melanggar tatanan norma dan aturan yang berlaku sebagiaman adanya anggapan terjadi pelanggaran UU Kesehatan dan UUD 45. 
“Itu tidak benar,” tegasnya.

Misbakhun juga menyatakan, sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB, pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran. Pemerintah membuat anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.

Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa. Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Selain itu lanjut Misbakun, pemerintah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam melakukan pelonggaran PSBB. Standar WHO adalah jika angka Reproduksi Efektif (Rt) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

“Karena itu pemerintah membuat protokol normal baru ( new normal) untuk memitigasi gelombang kedua serangan wabah Covid-19. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya,” katanya.

Dia menilai aktivitas ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan optimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini yang dinyatakan berulangkali oleh Menko Perekonomian Airlangga yang menyebut sejumlah indikator perekonomian yang menunjukkan tren perbaikan.

“Program pemulihan yang digodok oleh pemerintah mulai menampakkan hasilnya. Contohnya surplus perdagangan pada bulan Agustus 2020 sebesar US$2,3 miliar,” tambahnya.

Data mencatat, surplus perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut. Hal ini ditopang oleh surplus non-migas sebesar US$2,66 miliar dan defisit migas sebesar US$-0,34 miliar. Selain itu, secara tahun berjalan, neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2020 tercatat surplus sebesar US$11,05 miliar.

Data tersebut menurut Misbakhun mampu menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun terus di masa pandemi Covid-19. 
“Ekonomi juga menggeliat di era penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang kerap disebutkan juga sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Saat ini masyarakat menaruh harapan besar atas suksesnya pemerintah dalam mengendalikan dan menangani pandemi covid-19. Karena itu juga pemerintah diminta bersikap lebih tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan, baik warga maupun pelaku usaha, hingga perkantoran demi menekan lonjakan kasus penyebaran covid-19 di Ibu Kota.

“Masyarakat memahami perlunya dilakukan pengendalian apa pun dalam menangani wabah Covid-19. Dalam pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah yang utama,” katanya.