Jakarta, Gatra.com - Serka Sahlan, anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD sekaligus anggota satuan tugas (Satgas) aparat teritorial Koramil Hitadipa, gugur akibat tembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada Kamis (17/8).

Berselang sebelumnya, KKB juga telah menewaskan seorang tukang ojek bernama Badawi yang melintas di kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan rasa prihatin atas berpulangnya prajurit terbaik TNI Serka Dahlan dan seorang warga sipil yang ditembak brutal pada saat bersamaan. Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan KKB kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.

"Pada tahun 2020 ini menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka. Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua,” ujar Sukamta dalam keterangannya Jumat (18/9).

Pemerintah menurutnya juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri. Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak kelompok separatis semakin sempit.

"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI, hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri,” katanya.

Oleh sebab itu menurutnya upaya penanganan masalah harus menyentuh akar masalah. Pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB. “Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini."

Oleh sebab itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua. Gugus tugas tersebut bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral.

"Yang sering jadi tuntutan soal ketimpangan dan ketidakadilan yang berbalut etnisitas, ini bisa jadi sumbu konflik yang mudah meletus. Pertanyaannya mengapa sekian tahun otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah belum bisa hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otsus selama ini dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua."

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. Langkah diplomasi perlu terus dilakukan guna menjamin dan memastikan tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak mendapat dukungan internasional.