Jakarta, Gatra.com - Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) Masatsugu Asakawa mengusulkan pembentukan pusat regional atau hub regional. Hal ini dimaksudkan, agar anggota ADB nantinya lebih mudah dalam bertukar pengalaman dan pengetahuan, serta memperkuat reformasi perpajakan yang telah dilakukan.

Sehingga, pada akhirnya negara-negara anggota ADB dapat meningkatkan penerimaan dan rasio pajak mereka. 

"Saya ingin menyerukan pembentukan hub regional yang efektif untuk mobilisasi sumber daya domestik dan kerja sama pajak internasional di Asia dan Pasifik," katanya dalam seminar online, Kamis (17/9).

Asakawa menjelaskan, nantinya Hub ini akan berfungsi sebagai platform terbuka. Tempat dimana negara-negara anggota ADB dapat bekerja sama secara erat dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan praktis, serta berkoordinasi dalam dukungan pembangunan. 

Kerjasama itu, katanya akan dimulai dengan konferensi regional tingkat tinggi, dengan mempertemukan para praktisi dari badan kebijakan pajak dan administrasi perpajakan dari seluruh dunia. Hal ini dimaksudkan agar negara-negara anggota ADB memahami betul terkait pentingnya peningkatan transparansi dan prediktabilitas sistem pajak.

"Ini akan berkontribusi pada lingkungan yang memungkinkan bagi bisnis dan penguatan lembaga untuk menangani BEPS/ base erosion and profit shifting (erosi dasar dan peralihan laba) dan penggelapan pajak," ujarnya.

Selain itu, dengan kerja sama ini, ADB juga akan memfasilitasi berbagi pengetahuan di antara negara berkembang. Tentang bagaimana menyeimbangkan peningkatan pendapatan pajak sambil mempromosikan kegiatan ekonomi, dan bagaimana mengadopsi standar internasional tentang praktik anti-BEPS dan transparansi pajak. 

Selanjutnya, ADB akan mengutamakan mobilisasi sumber daya domestik (domestic resource mobilization/DRM) dan kerja sama untuk perpajakan internasional (international tax cooperation/ITC). 

"Kami akan secara proaktif menggunakan bantuan teknis dan instrumen keuangan kami, seperti pinjaman berbasis kebijakan, untuk mempromosikan DRM dan penerapan standar pajak internasional," jelas Asakawa.