_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik program baru yang digagas oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dalam bidang perpajakan. Dimana dalam program ini nantinya seluruh anggota ADB akan menjalin kerjasama untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.
Menteri yang kerap disapa Ani itu menilai, kerjasama pajak ini sangat penting bagi seluruh anggota ADB, khususnya Indonesia. Pasalnya, untuk terus meningkatkan rasio pajak nasional, Indonesia tidak bisa melakukannya sendiri dan butuh bantuan dari lembaga-lembaga mulitilateral seperti ADB, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Bank Dunia (World Bank).
"Rasio pajak kita yang rendah, serta reformasi (perpajakan) yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri," kata dia dalam webinar ADB: Achieving the Sustainable Development Goals by Strengthening Domestic Resource Mobilization and International Tax Cooperation, Kamis (17/9).
Untuk menciptakan kebijakan yang baik dan kritis di bidang perpajakan, Pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memerlukan lebih banyak pertukaran pengalaman dan pengetahuan dari negara-negara anggota ADB lainnya. Terlebih, anggota ADB adalah negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yang mana masih satu wilayah dengan Indonesia.
"Jadi kami tidak membandingkan dengan mungkin banyak negara yang jauh dari Indonesia, tetapi kami benar-benar dapat membandingkan dengan semua negara, dekat dengan kami," ujarnya.
Selain untuk sarana bertukar pengalaman dan pengetahuan, Ani berharap, melalui kerjasama ini Indonesia akan lebih banyak mendapatkan dukungan di bidang perpajakan dari ADB. Sehingga, nantinya masalah-masalah perpajakan seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan dapat diatasi.
Pada akhirnya, melalui kerjasama yang erat ini juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. "Terutama bagi masyarakat Indonesia dan dunia usaha yang sebenarnya kita masih jauh tertinggal dalam meningkatkan pendapatan. Saya pribadi juga melihat banyak dukungan yang kami terima, misalnya dari IMF, Bank Dunia dan OECD dalam merancang reformasi sangat disambut baik," imbuhnya.
Sementara itu, Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, kerjasama perpajakan internasional (ITC) ini digagas untuk dapat membantu negara-negara anggota ADB dalam meningkatkan pendapatan mereka. Terutama bagi mereka yang kehilangan pendapatan negara karena pandemi Covid-19.
"Saya sangat yakin bahwa salah satu kunci sukses dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di dunia yang dibentuk kembali oleh COVID-19 (penyakit coronavirus) terletak pada penguatan mobilisasi sumber daya domestik (DRM) dan kerja sama perpajakan internasional (ITC), " kata dia.
Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, memang banyak negara berkembang telah mempertahankan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang kuat dan stabil. Namun, hasil pajak tidak meningkat secara proporsional, bahkan, sebelum pandemi, banyak negara tidak mencapai hasil pajak minimum sebesar 15% dari PDB.
Dengan adanya pandemi Covid-19, kondisi negara-negara berkembang semakin memburuk, karena karena meningkatnya tekanan pada pengeluaran ekonomi dan penurunan pendapatan pajak, meninggalkan sedikit ruang untuk lebih meningkatkan pinjaman luar negeri. "Sinergi yang tercipta di pusat ini akan memastikan penambahan nilai yang kuat dan efektivitas dalam pelaksanaan reformasi yang diperlukan," tutup Asakawa.
