Jakarta, Gatra.com - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta menyebut pemerintah pelit soal anggaran yang menyasar rakyat. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kondisi prajurit TNI yang memprihatinkan kesejahteraannya ketika bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” ucap Sukamta dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Selasa (15/9).

Ia mengatakan anggota TNI yang bertugas di perbatasan telah meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Ironisnya kesejahteraan dan tunjangan yang diberikan ke mereka tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan.

“Hal itu tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan. Besaran tunjangannya masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat. Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp500 milliar,” ucap anggota Komisi I DPR itu.

Sukamta menyinggung tambahan anggaran agar prajurit hidup layak, tergolong kecil dibandingkan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia mencontohkan talangan utang triliunan ke BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar utang disebabkan salah kelola.

“Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negara pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” sebut doktor lulusan Inggris ini.

Politisi asal dapil Yogyakarta itu mengatakan analogi pemerintah pelit terhadap rakyat, dan murah hati kepada elit berkaca dari pernyataan Sri Mulyani bahwa “menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet”. Sri mengatakan pihaknya harus memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number.

“Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan,” ucap Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Sukamta berharap agar pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal dan anggaran yang tidak langsung berdampak ke masyarakat sebaiknya direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.

Sebagi informasi, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp1.068,9 triliun, atau baru 39 persen dari target yang terdapan dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp2.739,2 triliun. Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp695,2 triliun.